Pidana Menanti Bagi Kepala Daerah yang tak Berhentikan ASN Terjerat Tipikor

Alwira Fanzary
Kamis, 31 Januari 2019 18:25:59
Kantor BKN Regional XII Pekanbaru

KANALSUMATERA.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni kepala daerah, menteri, jaksa agung, kapolri, yang enggan memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat kasus Tipikor, bukan saja dianggap melakukan maladministrasi kepemerintahan. Menurutnya, PPK tersebut juga bisa disebut melanggat tindak pidana.

"Karena tindakan yang seharusnya mereka lakukan, tetapi tidak dilakukan, berdampak pada kerugian negara. Karena pemerintah masih harus membayar gaji untuk seseorang yang seharusnya dia tidak menerima," kata Bima di Kantor Regional II BKN Surabaya, Jalan Letjen S. Parman nomor 6, Waru, Sidoarjo, Kamis (31/1).

Bima, seperti yang diberitakan Republika.co.id mengungkapkan, berdasarkan keterangan dari Badan Pemeriksa Keuangan, dengan tidak dipecatnya ASN yang terlibat kasus Tipikor, artinya negara masih membayar gaji mereka. Artinya, negara terus mengeluarkan uang untuk membayar sesuatu yang seharusnya tidak dibayar. Akhirnya menimbulkan kerugian negara.

"BPK juga sudah mengatakan ini masuk dalam kriteria kerugian negara. Itu terserah BPK nanti apa tindak lanjutnya, jika ini masuk dalam kategori kerugian negara," kata Bima.

Bima mengungkapkan, per 29 Januari 2019 masih ada 1879 ASN yang terjerat kasus Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), namun belum dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Data tersebut berkurang sekitar 20,28 persen dibanding September 2018, dimana sebelumnya ada 2.357 PNS Tipikor BHT yang belum diberhentikan. Kso



Terkait
Prabowo Targetkan 70 Ribu Polisi Hutan, Rekrutmen 21 Ribu Personel Dimulai Tahun Ini
Prabowo Targetkan 70 Ribu Polisi Hutan, Rekrutmen 21 Ribu Personel Dimulai Tahun Ini
Peringatan Keamanan Arab Saudi Meningkat, Begini Kondis
Bahlil Tanggapi Pujian Prabowo, Pilih Buktikan Kinerja
Putusan MK Dinilai Belum Jawab Nasib Guru Honorer, PPPK
Lainnya
Tingkatkan Disiplin Kinerja dan Kekompakan, Kadis LH Rohil Suwandi Kunker ke Petugas Dilapangkan
Tingkatkan Disiplin Kinerja dan Kekompakan, Kadis LH Rohil Suwandi Kunker ke Petugas Dilapangkan
Kiprah Abian Sakai, Binaan PHR yang Sukses Tularkan Sem
Pemprov Aceh Perjuangkan Sabang jadi PSN
Terbanyak Caleg-kan Eks Koruptor, Golkar: Hak Mereka un
Pendidikan
MAN 1 Pekanbaru Resmi Masuk Madrasah Program Unggulan Nasional, SNMB 2027/2028 Dibuka
MAN 1 Pekanbaru Resmi Masuk Madrasah Program Unggulan Nasional, SNMB 2027/2028 Dibuka
Hendry Munief Apresiasi Smansa Festival ke-3, Dorong Se
Agrinas Palma Edukasi Ratusan Siswa SMK Riau, Batik Saw
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Ekonomi
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Indonesia Bidik Industri Chip Global, 15.000 Tenaga Ker
BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ad
Fokus Redaksi
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
Pria Diduga Terjun dari Jembatan Rantau Berangin, Tim G
Kasus Tanah Warisan Kampar, Kuasa Hukum Minta Penyidik
Nasional
Gus Alex Ungkap Tambahan 20 Ribu Kuota Haji Disebut Kompensasi Dukungan ke Arab Saudi
Gus Alex Ungkap Tambahan 20 Ribu Kuota Haji Disebut Kompensasi Dukungan ke Arab Saudi
Dasco Fasilitasi Aspirasi Buruh, 64 Pekerja Krakatau St
Aturan Pensiun Presiden dan Wapres Digugat ke MK, Pemoh
Politik
Reses di Desa Ranah Singkuang, Eva Yuliana Serap Aspirasi dan Keluhan Masyarakat
Reses di Desa Ranah Singkuang, Eva Yuliana Serap Aspirasi dan Keluhan Masyarakat
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR RI Per
Syahrul Aidi Maazat Resmi Jadi Wakil Ketua Komisi VIII