Pilkada 2020 Dinilai Jadi Tantangan Besar Penyelenggara Pemilu
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP), Didik Supriyanto mengatakan, pemilihan kepala daerah ( pilkada) 2020 di tengah pandemi merupakan tantangan besar bagi penyelenggara pemilu. Sebab, penyelenggaran kali ini terjadi dalam situasi yang berbeda.
Ia mengatakan, dalam situasi pandemi, masyarakat diminta untuk menghindari kerumunan. Sementara pilkada identik dengan keramaian.
“Karena ini dua sifat yang berbeda, kontras, kalau pandemi itu kan sifatnya menyendiri, berjarak, berpencar, dan sebagainya, tetapi pemilu dimana pun itu identik dengan pesta, ramai, bergerombol dan berdekatan,” terang Didik dalam diskusi virtual bertajuk ‘Pers, Bawaslu, dan Pilkada”, Rabu (4/11/2020).
Perbedaan situasi ini lah menurut Didik, yang akhirnya membuat perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR dengan masyarakat sipil terkait penyelenggaraan pilkada.
Baca: Dugaan Kebocoran Informasi OTT Langkat dan Kuansing, KPK Siapkan Evaluasi Menyeluruh
Akademisi dan ahli pandemi meminta pilkada untuk diundur hingga satu tahun kedepan, sementara pemerintah dan DPR ingin tetap melanjutkan pilkada.
“Kita bisa paham kalau banyak pihak yang menginginkan ini diundur, sebetulnya ini sudah diundur, direncanakan September, mundur Desember,” ujar Didik.
Namun, menurutnya, alasan diundurnya pilkada yakni penyelenggara pemilu perlu mengatur secara lebih detail terkait protokol kesehatan agar penyelenggaraan pemilu terselenggara secara aman.
Soal bagaimana mengatasi atau memasukan protokol Covid-19 ke penyelenggaraan pemilu itu menjadi tanggung jawab bersama yang diserahkan ke KPU.
Baca: Korupsi Program MBG Meluas, Brigjen Polisi Jadi Tersangka Kasus Pengadaan Ompreng
“Oleh karena itu, kemudian KPU bikin aturan-aturan baru misalnya, sekarang kampanye tidak boleh diikuti lebih dari 50 orang, kegiatan dangdutan, ketemu massa itu sudah dilarang,” tutur Didik.
Kendati demikian, masih ada beberapa hal yang menjadi tantangan penyelenggara pemilu khususnya terkait dengan keramaian yang timbul dengan adanya pilkada.
“Alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang harus tetap diawasi karena KPU, Bawaslu tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan polisi untuk mengatasi massa yang bergerombol karena penyelenggaraan pilkada ini, ini tantangan bersama penyelenggara pemilu,” kata dia.
Baca: BKSAP DPR-Kemenlu Selaraskan Arah Diplomasi Indonesa dan Sinergi Parlemen dan Eksekutif
sumber: kompas.com
