Polemik KTP WNA, Mendagri Mengaku Heran
KANALSUMATERA.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan keheranannya soal begitu banyak pemberitaan KTP Warga Negara Asing (WNA). Tjahjo menegaskan meski punya KTP, WNA tidak memiliki hak pilih di Pemilu.
"Yang masuk input salah data hanya, tapi beritanya kayak apa," kata Tjahjo seusai acara Rakor Program Pengembangan SDM Kepala BPSDM se-Indonesia, di The Rich Jogja Hotel, Sleman, DI Yogyakarta seperti dikutip dari detikcom, Sabtu (2/3/2019).
"Yang diviralkan itu adalah nggak benar, setiap WNA boleh miliki KTP dengan persyaratan ketat, ajukan tinggal sementara, nikah dengan WNI, dan sesuai dengan UU Imigrasi. Tapi dia tidak boleh gunakan hak pilih dalam Pemilu," sambungnya.
Tjahjo menambahkan WNA yang memiliki KTP berjumlah seribuan. Mereka tinggal di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali.
Baca: Perbatasan RI–Malaysia di Kaltara Dinilai Rawan, Umbu Kabunang: Garis Depan Harus Jadi Prioritas
"Sumatera, Jawa, Bali, WNA yang punya KTP kira-kira seribuan," terang Tjahjo.
Kemendagri saat ini sedang membackup Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendata ulang KTP WNA. Hal itu untuk mengantisipasi agar tidak ada WNA yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
"Sekarang sudah ranah KPU, bukan ranah kami. KPU input data ulang kami back up datanya, mana yang WNA mana yang tidak," jelasnya.
"Sudah dilakukan, kami ikut aturan, kalau tidak salah 17 Maret (selesai)," lanjutnya.
Baca: Pulihkan Pangan Nasional, Petani di Daerah Bencana Sumatera akan Digaji oleh Pemerintah
Tjahjo juga mengungkapkan Kemendagri telah berkirim surat ke KPU berisi penjelasan perbedaan antara KTP WNA dengan WN Indonesia.
"Sudah kita kirim, sehari dua hari ini, setelah kejadian KPU minta ya kami berikan," pungkasnya. iin
