Profil Pangdam Jaya Dudung yang Lantang Siap Lawan FPI Jika Buat Keresahan

Mawardi Tombang
Selasa, 24 November 2020 14:56:00

KANALSUMATERA.com - Jakarta- Nama Panglima Daerah Militer Jayakarta alias Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman mencuat dalam beberapa hari belakangan. Hal ini tak terlepas dari pernyataan tegasnya terhadap Front Pembela Islam (FPI).

Tak hanya menyatakan bertanggung jawab atas penurunan baliho dukungan terhadap Imam Besar FPI, Rizieq Shihab, namun Dudung juga dengan lantang siap melawan jika FPI mulai berbuat yang meresahkan.

"Jangan seenaknya sendiri seakan akan paling benar. Enggak ada itu, jangan coba coba. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu," ujar Dudung saat menanggapi pertanyaan wartawan, saat Apel Kesiagaan Pasukan Bencana di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2020.

Dudung merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat. Ia lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada 1988 dari kecabangan Infanteri. Sejumlah nama di angkatannya sudah lebih dulu mendapat jabatan penting sebelum Dudung. Sebut saja salah satunya Mayor Jenderal Ilham Alamsyah, yang sempat menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) pada 2017 silam.


Pria kelahiran 16 November 1965 itu menjabat Wakil Gubernur Akmil pada 2015 hingga 2016. Dari sana, peningkatan jabatannya terus berjalan lancar. Ia naik menjadi Staf Khusus KASAD selama setahun, kemudian Wakil Asisten Teritorial (Waaster) KASAD setelahnya.

Baca: Prabowo Peringatkan Negara Penghina Indonesia, Siap Bongkar Perusahaan Terkait Karhutla

Setelah itu, Dudung langsung diangkat menjadi Gubernur Akmil pada 2018. Posisi ini ia jabat selama dua tahun. Hingga pada Agustus 2020 lalu, Dudung dilantik menjadi Pangdam Jaya oleh KASAD Jenderal Andika Perkasa.

Pernyataan Dudung terkait FPI ini menuai pro dan kontra. Meski begitu, belakangan Dudung mengakui pernyataan dia terkait pembubaran FPI, merupakan pendapatnya pribadi. Hal itu ia sampaikan karena sudah resah dengan FPI yang dengan seenaknya memasang baliho Rizieq Shihab tanpa mengikuti aturan.

Walaupun, Dudung sadar instansinya tak memiliki wewenang membubarkan organisasi yang didirikan Rizieq Shihab itu.

"TNI gak punya wewenang untuk membubarkan. Tapi yang bilang membubarkan cuma Pangdam Jaya saja, Panglima TNI tidak," kata Dudung di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin, 23 November 2020.

Baca: Prabowo Bertemu Putin di Vladivostok, Rusia Dorong Penguatan Kemitraan Strategis

Sumber: tempo.co



Terkait
Prabowo Minta Perda Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Segera Direvisi
Prabowo Minta Perda Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Segera Direvisi
BGN Perketat Pengawasan MBG, Siapkan Label Waktu dan Sa
Mulai 1 Agustus 2026, Instansi Bisa Usulkan Pemberhenti
Mendikdasmen Tegaskan MBG Hanya untuk Siswa yang Membut
Lainnya
Tokoh Nasional DR. Salim Jadi Saksi Nikah Putri Pertama Ketua DPP PKS Sumbagut
Tokoh Nasional DR. Salim Jadi Saksi Nikah Putri Pertama Ketua DPP PKS Sumbagut
Ikatan Mahasiswa Kecamatan Tambang (IMKT) Jalin Kerjasa
Polisi Kembali Ciduk Seorang Tersangka Penyalahgunaan N
Lima Tahun Berlalu, Keluarga Masih Menanti Kepastian Na
Budaya
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
Bandar Jaya Beraksi: Harmoni Tari dan Gendang Satukan B
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Politik
Bahlil Sebut Sufmi Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Koalisi Segera Bahas Dua Nama
Bahlil Sebut Sufmi Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Koalisi Segera Bahas Dua Nama
Yusril Bantah Bahas Cawapres dengan Menhan Sjafrie, Ung
MPR Tetap Jadwalkan Pemilihan Wapres 9 Desember, Catata
Leisure
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningk
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Hukum
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Tak Bisa
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin Pentin
Fokus Redaksi
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
Pria Diduga Terjun dari Jembatan Rantau Berangin, Tim G
Kasus Tanah Warisan Kampar, Kuasa Hukum Minta Penyidik
Daerah
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
Bupati Kampar Pastikan Bara Karhutla di Rimbo Panjang B
Hadirkan Koh Dennis Lim, Jambore BKPRMI Riau 2026 Usung