Relokasi UMKM Pulau Komodo Dikhawatirkan Berdampak Buruk Terhadap Perekonomian Masyarakat
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Salah seorang warga Pulau Komodo, Akbar Al Ayyub mengkhawatirkan rencana relokasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Loh Liang Pulau Komodo ke Loh Buaya Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pasalnya, rencana itu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat.
"Kami mendengar beberapa pernyataan pejabat publik yang hendak merelokasi UMKM ini ke Pulau Rinca. Pemerintah harus melibatkan masyarakat di dalam menentukan kebijakan, di mana kebijakan ini akan berimbas langsung kepada ekonomi kerakyatan," kata Akbar dalam konferensi pers virtual, Rabu (25/11/2020).
Akbar mengatakan, masyarakat Loh Liang selama ini banyak yang menggantungkan hidupnya dari sektor UMKM.
Dengan adanya rencana pemindahan UMKM, maka hal itu dikhawatirkan akan membuat pendapatan masyarakat setempat turun drastis.
Baca: Ahli Gizi Ingatkan Batas Aman Konsumsi Daging, Maksimal 500 Gram per Minggu
Apalagi, rencana pemindahan ke Pulau Rinca yang saat ini tengah dirancang menjadi area destinasi masif juga dianggap tidak realistis.
Sebab, pemindahan itu otomatis akan memaksa warga Loh Liang berjualan di Pulau Rinca. Sementara, jarak tempuh Pulau Komodo ke Pulau Rinca sangat jauh, yakni sekitar delapan jam pulang-pergi.
"Dengan jarak tempuh dari Pulau Komdoo ke Rinca itu kurang lebih delapan jam, pulang-pergi. Sehingga masyarakat Pulau Komodo dipaksakan berjualan di seberang pulau yang jauh dari pemukimannya," terang dia.
Dengan kondisi ini, pihaknya mendesak pemerintah supaya mengkaji ulang rencana pemindahan tersebut, termasuk mengaji ulang mega proyek Geopark.
"Kami berharap (pemerintah) membuka forum besar melibatkan masyarakat bagaimana proses ke depannya bahwa taman nasional adalah sebuah branding dengan basis landskap alam yang natural," tutur Akbar.
Baca: Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Pimpin Sertijab Pejabat Strategis, Perkuat Soliditas Satuan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan pembangunan pariwisata besar-besaran di Pulau Komodo bisa berdampak secara sosial, ekonomi, dan politik.
Bahkan, tak menutup kemungkinan akan ada dampak yang lebih luas, yakni hilangnya tradisi dan budaya masyarakat setempat yang selama ini mempunyai interaksi dengan komodo itu sendiri.
"(Pembangunan) itu akan menghilangkan nilai-nilai kebudayaan yang berkembang di kalangan masyarakat komunitas komodo, termasuk dengan ekosistem bersama spesies komodo itu sendiri," ucap Dewi.
Dewi menambahkan, masyarakat Pulau Komodo pada dasarnya mempunyai ikatan yang kuat dengan komodo. Karena itu, hubungan masyarakat dengan komodo tak bisa dipisahan satu sama lain.
Diketahui, Pulau Komodo dan Pulau Rinca sendiri sudah ditetapkan sebagai taman nasional sejak 1980 untuk melindungi satwa Komodo atau Varanus komodoensis, hewan endemik purba yang hanya bisa ditemukan di NTT.
Baca: Pegawai Program MBG Langsung Diangkat Jadi PPPK, Jangan Sampai Guru Pengabdi Lama Tersisih
Namun, proyek di Taman Nasional Komodo tersebut kini telah dimasukkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, NTT.
Hingga sekarang, proyek yang dijuluki Jurassic Park ini masih terus menuai polemik dan protes dari berbagai pihak.
Baca: Komisi IV Soroti Overkapasitas Kapal di Pelabuhan Muara Angke: KKP Janji Bereskan dalam Sepekan
Sumber: Kompas.com
