Sudah Genap 20 Hari Posisi Kepala Bareskrim Kosong

Mawardi Tombang
Rabu, 20 November 2019 10:54:40
Logo Bareskrim

KANALSUMATERA.com - Sudah genap 20 hari posisi Kepala Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim) Polri kosong. Tepatnya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Jenderal Idham Azis yang mengemban posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada 1 November 2019. Beberapa hari setelah dilantik, Kapolri melontarkan pernyataan akan segera menunjuk Kabareskrim baru. Namun demikian, hingga kini belum ada titik terang siapa yang akan meneruskan tongkat estafetnya. Posisi Kabareskrim sangat krusial. Mengingat, Bareskrim memiliki Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk segera menyingkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswed. Rotasi Pertama Idham Azis: Dari Firli, Condro Kirono, Ike Edwin, hingga Nico Afinta Di sisi lain, Polri berdalih bahwa seleksi masih dilakukan oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Lambannya penunjukan ini pun membuat publik bertanya-tanya dengan langkah Kapolri. Salah satu yang bereaksi adalah Indonesia Police Watch (IPW).

'' Ketua Presidium IPW Neta S Pane berpendapat seharusnya Kapolri bisa menunjuk seseorang yang memang sekiranya layak menduduki posisi Kabreskrim. Ia mendesak supaya Kapolri agar secepatnya memenuhi pernyataannya yang akan segera menunjuk Kabareskrim usai dilantik Jokowi. Baca juga: Cerita Idham Azis, Tak Gentar Hadapi Teroris, tetapi Gemetar Usai Diberitahu Jadi Kapolri "Jadi IPW menyangkan juga, sudah 20 hari posisi Kabareskrim ini kosong, seharusnya Kapolri Idham bisa segera menunjuk siapa yang cocok di sana," ujar Neta di Jakarta, Selasa (19/11/2019). Sejauh ini sejumlah nama santer dikaitkan dengan posisi Kabareskrim. Di antaranya Kapolda Jateng Irjen Rycko Amelza, Kabaintelkam Komjen Agung Budi, Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy.

Namun demikian, hingga kini, Polri belum memperlihatkan titik terang siapa yang akan segera diamanahkan mengisi posisi Kabareskri Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur Neta menilai, dengan lambannya penunjukan ini muncul anggapan bahwa sistem kaderisasi di tubuh Polri tidak ideal. Jika itu terjadi, kata Neta, hal tersebut justru kontras dengan apa yang digambarkan intitusi Polri. Neta mempertanyakan alotnya penunjukan itu apakah imbas adanya intervensi dan penguasa untuk menitipkan seseorang menjadi Kabareskrim. "Saya kira semua harus dijawab oleh Kapolri. Sehingga tidak ada kecurigaan publik terhadap lamanya posisi kabareskrim itu kosong, "Saya kira Kapolri harus mengambil jalan pintas, tunjuk saja seseorang, perintahkan Wanjakti untuk menyeleksi, ditetapkan siapa yang laya, kemudian diangkat menjadi Kabareskrim

" Ini Latar Belakang Polri Keluarkan Telegram Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Hidup Hedonis Sebaliknya, Neta berharap dalam proses penunjukan tersebut tidak ada upaya mempersulit saat mengerucutkan nama-nama yang akan mengisi Kabareskrim. Neta menyebut apabila terjadi upaya mempersulit penunjukan publik semakin curiga. "Karena semakin dipersulit semakin lama, publik akan curiga, jangan-jangan ada apa?" kata Neta. Ia menambahkan, lambatnya penunjukan Kabareskrim akan berdampak molornya penyelesaian kasus yang tengah ditangani Bareskrim. Terlebih, naiknya Idham juga tidak diikuti dengan kekosongan posisi wakil kepala badan (Wakaba) Bareskrim dan posisi direktur Bareskrim Polri. "Citra Polri sebagai intitusi yang selama ini sebagai prometer dan dikatakan sudah berhasil melahirkan kader terbaik, itu menjadi gagal, menjadi citra yang buruk," tegas Neta.

Terkait
293 Anggota Hadir, DPR RI Gelar Rapat Paripurna Bahas Sejumlah Agenda Strategis
293 Anggota Hadir, DPR RI Gelar Rapat Paripurna Bahas Sejumlah Agenda Strategis
Jaga Kedaulatan Negara, Komarudin Watubun Dorong Pemben
Walau sudah Didukung Rudal MICA, Pemerintah Batal Beli
Update Bencana Sumatera per 31 Desember oleh BNPB: Korb
Lainnya
Kata PP Muhammadiyah Soal Heboh Video Azan Mengajak Berjihad
Kata PP Muhammadiyah Soal Heboh Video Azan Mengajak Berjihad
Redo Yuda Kuasai Podium Pertama pada Etape Ii Tour de S
Kades Dimintai Rp 3 Juta Untuk Silatnas Bersama Jokowi,
Polisi Temukan 1,5 Hektare Ladang Ganja Diduga Ditanam
Entertainment
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Ind
Viral
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Umrah, Sepeda Motor dan Uang Jutaan Rupiah
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Umrah, Sepeda Motor dan Uang Jutaan Rupiah
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Posko Darurat Asap PKS Riau, Dari Over Kapasitas Hingga
Global
Trump Klaim AS Kuasai Selat Hormuz, Semua Kapal Bakal Dipungut Biaya 20 Persen
Trump Klaim AS Kuasai Selat Hormuz, Semua Kapal Bakal Dipungut Biaya 20 Persen
Skandal Korupsi Irak Terbongkar, Rp430 Miliar Disembuny
Sugiono Dijadwalkan Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Kham
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Leisure
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningkat
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningkat
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Kementerian Pariwisata Luncurkan Karisma Event Nusantar
Lifestyle
Permata Ummat Berharap Pemerintah Beri Fasilitas Yang Cocok Untuk Para Disabilitas
Permata Ummat Berharap Pemerintah Beri Fasilitas Yang Cocok Untuk Para Disabilitas
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Bantu Umi Marila Janda Ana
RS Zainab Pekanbaru Hadirkan Klinik Fertilitas, Beri Ha
Nasional
Mulai 1 Agustus 2026, Instansi Bisa Usulkan Pemberhentian PNS, PPPK, dan P3K Paruh Waktu
Mulai 1 Agustus 2026, Instansi Bisa Usulkan Pemberhentian PNS, PPPK, dan P3K Paruh Waktu
Evaluasi MBG Difokuskan pada Validasi Penerima Manfaat
Usai Pesan MenPAN-RB, Kepala BKN Ajak 6,7 Juta ASN Teru