Syahrul Aidi Soroti Gaji Kades Rendah, Sementara Beban Kerja Tinggi
Bangkinang, KANALSUMATERA.com - Jabatan kepala desa (Kades) saat ini tak bisa dianggap sepele lagi, terutama ketika pemerintah pusat memberikan perhatian secara langsung ke pemerintahan desa dengan mengalokasikan dana khusus baik melalui Dana Desa (DD) atau pun Alokasi Dana Desa (ADD).
Rerata desa saat ini telah mendapat kucuran dana di angka 1-2 milyar per desa. Besarnya real-nya bergantung potensi dan beban desa. Namun, besarnya anggaran yang dikelola Kades saat ini tak seiring dengan tingkat kesejahteraan yang mereka dapatkan, khususnya tentang berapa besar jumlah gaji. Saat ini, seorang Kades diketahui mendapatkan gaji bulanan hanya diangka 2,5 juta per bulan. Angka gaji ini hampir sama dengan nilai gaji Sekretaris Desa (Sekdes) dengan kategori ASN.
Salah seorang yang menyayangkan hal itu adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang juga Caleg DPR RI terpilih dari Partai PKS Dapil Riau II, H Syahrul Aidi Maazat Lc MA. Syahrul Aidi menyebut bahwa negara tidak adil kepada kades. Negara membebankan kerja kepada Kades yang tinggi, namun diberi gaji yang tergolong rendah.
"Kita sangat menyayangkan gaji seorang Kades saat ini sangat rendah. Hampir sama dengan Sekdes-nya. Hal ini tidak berimbang dengan beban kerja dan beban sosial yang dia emban." terang Syahrul Aidi.
Baca: Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat Puji Pelaksanaan Haji 2026 Namun Memberikan Catatan Perbaikan
Syahrul Aidi menerangkan, beban sosial yang diemban Kades saat ini cukup tinggi. Masyarakat desa selalu mengadu kepada Kades atas berbagai keluhan yang mereka timpa. Anak masuk sekolah, cekcok rumah tangga, kebakaran, gagal panen, makan dan minum di kedai, kematian dan banyak lagi lainnya.
"Kades dituntut selalu ditengah masyarakat, salah satu aktifitas adalah duduk di kedai. Memang ini terdengar sepele. Tak mungkin masyarakat dan kades di kedai, masyarakat yang membayarkan makan minumnya. Itu suatu hal tak mungkin."terangnya.
Dengan beban kerja dan sosial yang begitu tinggi, namun tak diiringi gaji yang memadai, menurut laki-laki tamatan Universitas Kairo Mesir ini, menggoda Kades untuk koruptif. Kades 'dipaksa' untuk menyelewengkan anggaran agar kebutuhan-kebutuhan sosial tersebut dapat dipenuhi.
Untuk itu, dia berharap, pemerintah pusat harus mempertimbangkan kenaikan gaji para kades se-Indonesia. Kenaikan gaji akan memberikan kepastian pembangunan di tingkat perdesaan, dan meminimalisir perilaku koruptif. mt
