Anggaran Haji 2020 Terpakai Rp 6,45 Miliar untuk Pengadaan Gelang dan Buku Manasik
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan sebagian anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 sudah terealisasi, meski jemaah batal diberangkatkan akibat pandemi Covid-19.
Fahcrul mengatakan, per 31 Agustus 2020, anggaran untuk pengadaan gelang identitas jemaah dan pencetakan buku manasik haji sebesar Rp 7,19 miliar telah terpakai sebesar Rp 6,45 miliar.
" Anggaran sebesar Rp 7.194.288.838, realisasinya Rp 6.455.264.838 atau 89,73 persen," jelasnya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin (23/11/2020).
Ia memaparkan, untuk haji reguler, total anggaran yang terpakai yaitu sebesar Rp 5,93 miliar. Sebanyak Rp 2,71 miliar untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas dan Rp 3,22 miliar untuk pencetakan buku manasik haji.
Baca: Habiburokhman Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Cuma Bidik Koruptor, 13 Kejahatan Masuk Sasaran
Kemudian, untuk haji khusus, total anggaran yang terpakai atau Rp 515,38 juta. Rincinya, Rp 236,4 juta untuk pengadaan gelang identitas dan Rp 278,9 juta untuk pencetakan buku manasik haji.
Menurut Fachrul, gelang dan buku manasik haji tersebut akan dipakai untuk keberangkatan jemaah haji di tahun depan.
Fachrul pun mengatakan sisa anggaran sebesar Rp 739 juta akan dibayarkan setelah pengadaan gelang telah selesai seluruhnya.
"Sisa sebesar Rp 739.024.000 merupakan sisa pembayaran pengadaan dan pengiriman gelang identitas jemaah haji reguler dan khusus sebesar 20 persen yang akan dibayarkan saat pengadaan gelang telah selesai 100 persen, yaitu untuk pencetakan nama dan identitas jemaah haji," ucapnya.
Baca: Survei Poltracking: Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Turun Jadi 55,1 Persen
Sementara itu, hingga saat ini pemerintah belum menerima pemberitahuan apapun dari pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaran ibadah haji tahun 2021.
Namun, Kemenag telah menyiapkan tiga opsi. Pertama, jika pemerintah Arab Saudi mengizinkan keberangkatan jemaah dengan kuota penuh sesuai kesepakatan pada 2020, yaitu sebanyak 221.000 orang.
Kedua, jemaah diberangkatkan sebagian dengan kuota terbatas sesuai syarat yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Ketiga, jemaah batal diberangkatkan seluruhnya.
Baca: Mendagri Tito Larang Kepala Daerah Buka Lahan dengan Cara Membakar
Sumber: Kompas.com
