Bekas Anggota FPI Disarankan Bergabung ke NU atau Muhammadiyah
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai tepat jika eks anggota Front Pembela Islam atau FPI bergabung ke Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Gerakan Pemuda Ansor agar mereka terhindar dari kelompok radikal.
Menurutnya, organiasi seperti GP Ansor punya rekam jejak bagus, banyak membantu pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan keamanan. "Apabila ada eks FPI yang bergabung, tentu saja merupakan hal bagus," ujar Sahroni di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.
Saat FPI dibubarkan, salah satu yang dikhawatirkan adalah mantan anggotanya terpancing bergabung ke kelompok radikal. Namun Sahroni yakin hal itu tidak akan terjadi bila eks anggota FPI bisa membedakan organisasi yang sesuai dengan konstitusi. Menurut dia, bergabung ke NU atau Muhammadiyah merupakan pilihan tepat.
"NU dan Muhammadiyah memiliki fondasi kebangsaan yang kuat, jadi akan susah paham radikal berkembang di dalam. Mereka saling menjaga anggotanya," kata politikus Partai NasDem ini.
Baca: Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Dugaan Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit Mengarah ke Makar
Kepada eks anggota FPI yang belum mendapatkan rumah baru dalam berorganisasi, Sahroni pun berpesan agar mencari organisasi yang bermanfaat. "NU dan Muhammadiyah selalu terbuka untuk menerima mereka-mereka yang ingin membangun bangsa. Yang penting niat berorganisasinya harus baik. Bukan untuk rusuh-rusuhan," ucapnya.
Menurut Sahroni, pemerintah perlu terus memantau kegiatan eks anggota FPI agar tidak terjerumus dalam kegiatan terlarang. Meski semua berhak berorganisasi dan berserikat, namun tentu yang tidak melanggar hukum dan konstitusi. "Bila terindikasi melakukan aktivitas yang melanggar undang-undang, ya, pasti akan ditindak tegas," ujar Sahroni.
Sebelumnya sebanyak 30 orang eks anggota FPI di Sumatera Selatan memilih bergabung dengan GP Ansor untuk melanjutkan semangat berorganisasi. Sikap tersebut diharapkan diikuti oleh rekan-rekan mereka.
Baca: Komnas HAM Audit Polri, Rapor Penegakan HAM Diumumkan Akhir 2026
Sumber: tempo.co
