Bio Farma Sebut Pfizer Minta Bebas Tuntutan Hukum Jika Ada Masalah Vaksinasi
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan masih bernegosiasi dengan Pfizer BioNTech terkait vaksin Covid-19. Menurut Honesti, masih ada beberapa klausul yang dibicarakan antara Pfizer global dan pemerintah Indonesia dalam negosiasi tersebut.
"Ada beberapa klausa yang mereka minta diberikan semacam kebebasan atau dilepaskan dari klaim tuntutan hukum kalau seandainya ada masalah pada saat diberikan program vaksinasi," ujar Honesti saat Rapat Kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 12 Januari 2021.
Honesti mengatakan klausul tersebut pun masih didiskusikan. Pemerintah, kata dia, tak menginginkan perjanjian kerja sama pengadaan vaksin Covid-19 ini menjadi semacam cek kosong.
"Kami masih diskusikan sehingga kita tidak dapat cek kosong saja, bagaimana klausa ini ini kami menegosiasikan dengan Pfizer BioNTech," kata Honesti.
Selain dengan Sinovac, Honesti mengatakan pemerintah sudah meneken kesepakatan dengan perusahaan vaksin Novavax asal Amerika Serikat dan Kanada serta AstraZeneca asal Inggris dan Swedia. Hingga saat ini, sudah ada 3 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air.
Baca: BKSAP DPR-Kemenlu Selaraskan Arah Diplomasi Indonesa dan Sinergi Parlemen dan Eksekutif
Honesti mengatakan pemerintah telah mengamankan 140 juta dosis vaksin Sinovac. Adapun vaksin Novavax dan AstraZeneca yang akan didapat Indonesia masing-masing sebanyak 50 juta dosis.
Selain itu, pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian vaksin Covax/Gavi yang akan didistribusikan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Covax/Gavi adalah organisasi internasional yang mendanai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia akan memperoleh 54 juta dosis vaksin Covax/Gavi. Namun ia menyebut ada kemungkinan jumlah ini bertambah menjadi 108 juta dosis. "Kami terus dorong negosiasi dengan produsen," ujar Budi dalam forum yang sama.
Baca: Jaga Kedaulatan Negara, Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Sumber: tempo.co
