Dua Profesor Lingkaran Istana Ini Saling Sindir

KANALSUMATERA.com - Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Jokowi-Maruf Amin, menjawab kritik Mahfud MD kepada dirinya soal perannya dalam pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir, yang akhirnya dibatalkan.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan dirinya punya kapasitas sebagai orang yang diberi perintah oleh Presiden Jokowi.

Yusril Ihza Mahendra seperti yang dilansir dari Wartakota.com lantas mengungkit dinamika penentuan cawapres Jokowi pada tahun lalu. Saat itu, Mahfud MD sempat diisukan menjadi cawapres Jokowi. Namun, akhirnya justru Maruf Amin yang menjadi cawapres Jokowi.

"Presiden meminta saya untuk menelaah mencari jalan keluar dan juga memerintahkan agar saya berbicara dengan Baasyir. Solusi mengatasi masalah itu saya laporkan kepada Presiden, dan Presiden setuju dengan solusi yang saya ajukan. Saya mengumumkan langkah untuk memberikan pembebasan kepada Baasyir," kata Yusril Ihza Mahendra, Sabtu (26/1/2019).

Baca: Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Dugaan Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit Mengarah ke Makar

"Yang menjadi masalah bagi Pak Mahfud barangkali mengapa Presiden menyuruh Yusril Ihza Mahendra mencari jalan keluar mengatasi masalah Baasyir, bukan meminta Mahfud MD. Kalau ini saya tentu tidak bisa menjawab. Sama halnya saya tidak bisa menjawab mengapa Mahfud MD yang semula digadang-gadang jadi cawapres, tetapi yang jadi malah Kiai Maruf. Kalau ini tentu hanya Presiden Jokowi yang bisa menjawabnya," sambung Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, Jokowi selaku Presiden bisa menugaskan siapa saja yang dianggap mampu memecahkan masalah. Yusril Ihza Mahendra melihat persoalan bebas bersyarat Abu Bakar Baasyir sudah terkatung-katung sejak Desember, karena terbentur peraturan.

"Presiden tahu ada masalah yang terkatung-terkatung, lalu menunjuk seseorang untuk mencari jalan keluar mengatasinya. Hal seperti itu wajar dan sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam menangani masalah dalam negeri dan juga masalah yang bersifat internasional," papar Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra mengaku menyampaikan semua pembicaraan dengan Jokowi ke Menkumham Yasonna Laoly. Soal eksekutor pembebasan itu, Yusril Ihza Mahendra malah mengkritik pernyataan Mahfud MD.

Baca: Kapolri Larang Polisi Gunakan Vape, Pelanggar Terancam Sanksi Disiplin hingga Pidana

Yusril Ihza Mahendra justru melihat keanehan telaah Mahfud MD, bahwa Menkumham bisa mendelegasikan tugasnya ke Dirjen Pemasyarakatan untuk mengurusi pembebasan Abu Bakar Baasyir.

"Malah aneh apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud bahwa Presiden harus mendelegasikan kewenangan pemberian bebas bersyarat kepada Dirjen, karena pembebasan itu adalah wewenang Menkumham," tegas Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir. Mahfud MD menilai ada kekeliruan prosedur dalam rencana pembebasan Baasyir.

Dia menilai rencana itu diproses secara tergesa-gesa, dan kapasitas Yusril Ihza Mahendra sebagai sosok yang turut memproses pembebasan Abu Bakar Baasyir jadi sorotannya.

Baca: Menag Bidik Dana Sosial Keagamaan Rp1.000 Triliun, Ini Sumber Potensinya

"Menkumham bisa mendelegasikan ke Dirjen Pemasyarakatan. Yusril Ihza Mahendra itu kan bukan, Menkumham bukan, penasihat presiden juga bukan dia. Dia penasihat (pengacara capres incumbent) Pak Jokowi, bukan penasihat Presiden," ucap Mahfud MD kepada wartawan di UGM, Sleman, DIY, Jumat (25/1/2019). Kso