Guru Besar IPB Desak Dapur MBG Lebih Banyak Dikelola UMKM Bukan Oleh Elit dan Aparat

KANALSUMATERA.com - Jakarta - Dalam siniar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka memperingati Pekan Gizi Nasional 2026 Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S. Damanhuri menekankan pentingnya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola oleh lebih banyak oleh UMKM.

"Catatan-catatan kritis dari masyarakat, misalnya SPPG itu kemarin masih dilaksanakan oleh berbagai yayasan, ada yang terkait dengan aparat, elit politik, dan macam-macam, mungkin nanti itu lebih baik memang UMKM pelaksananya, atau bahkan kantin sekolah," katanya, Jumat (23/1/2026).

Didin menegaskan pentingnya pemerintah mempersiapkan infrastruktur yang jelas dan transparan yang memungkinkan pelaku lokal untuk menyuplai bahan baku MBG.

"Entah itu untuk menyuplai beras, telur, daging, ikan, atau sayur. Desentralisasi menjadi penting untuk mengurangi ketimpangan dalam program ini, karena jika MBG dikelola publik dan UMKM, dampaknya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pemerataan," terang Didin lagi.

Menurutnya, skema pengelolaan dapur MBG oleh UMKM ini menjadi solusi yang tepat, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha kecil. Melalui tata kelola yang lebih baik, MBG dapat menjadi program yang berdampak besar pada sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Baca: Kejagung Periksa 16 Saksi, Penyidikan Dugaan Korupsi MBG Terus Bergulir

"Kalau sebagian besar SPPG itu dipegang oleh publik atau masyarakat dengan UMKM yang menjadi pelaksananya, kantin-kantin sekolah dan lain sebagainya, maka nanti dampaknya bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga ke lebih adil dan merata. Para usaha, para penjual makanan misalnya, jadi win-win, semua happy," tuturnya.

Ia juga menegaskan, tanpa pembenahan tata kelola, MBG berisiko menjadi program besar dengan dampak sosial-ekonomi yang timpang, alih-alih menjadi instrumen keadilan dan pemerataan.

Sumber: Antara