Jokowi Tunjuk BKKBN Pimpin Penanganan Stunting di Indonesia

Mawardi Tombang
Senin, 25 Januari 2021 15:37:17

KANALSUMATERA.com - Jakarta- Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana program luar biasa penanganan stunting di Indonesia. Hal ini diputuskan usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 25 Januari 2021.

"Telah diputuskan bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam konferensi pers daring.

Muhadjir mengatakan BKKBN nantinya akan didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait, yang memiliki perpanjangan tangan sampai di tingkat daerah. Ia mengatakan Jokowi juga meminta supaya daerah-daerah provinsi, kabupaten/kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi, serius dalam memiliki kepedulian dan kesungguhan untuk ikut serta menangani stunting.

"Angka stunting kita masih relatif tinggi yaitu 27,6 persen tahun 2019 dan diperkirakan pada tahun 2020 terjadi kenaikan akibat dari wabah Covid-19," ujar Muhadjir.


Program penuntasan stunting ini, dilakukan untuk mengejar target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024. Untuk mengejar target ini, Muhadjir mengatakan setidaknya tiap tahun harus ada penurunan stunting sebanyak 2,7 persen.

Baca: Stok Beras Aman, Firman Soebagyo Ingatkan Potensi Anomali Cuaca Ganggu Distribusi jelang Ramadhan

Penunjukan BKKBN sebagai pemimpin, kata Muhadjir, dilakukan karena pemerintah menggunakan landasan hukum berupa Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ia mengatakan nantinya, pembangunan keluarga tidak hanya terbatas kepada masalah pembatasan angka kelahiran dan penjarangan angka kelahiran, tapi juga pembangunan keluarga yang integral dengan upaya penurunan angka stunting.

Muhadjir mengatakan bila anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif. Dari data Bank Dunia, angka stunting di angkatan kerja Indonesia saat ini jumlahnya mencapai 54 persen.

"Jadi 54 persen angkatan kerja kita sekarang ini adalah mantan atau penyintas stunting. Dan inilah kenapa Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," ucap Muhadjir.

Baca: Anggota DPR Hendry Munief Minta Pemerintah Tangkap Peluang Pelemahan Ekonomi Singapura

Sumber: tempo.co

Terkait
Masalah BPJS Bersumber dari Belum Solidnya DTSEN: Komisi VIII Dorong Perbaikan Sistem
Masalah BPJS Bersumber dari Belum Solidnya DTSEN: Komisi VIII Dorong Perbaikan Sistem
Pegawai Program MBG Langsung Diangkat Jadi PPPK, Jangan
Pemerintah Dikritik Angkat SPPG sebagai PPPK, Koalisi G
Prabowo Rptimis Target 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG T
Lainnya
Maraknya Isu Penculikan Anak di Medsos, Kadisdikpora Kampar Minta Selalu Awasi Anak Didik
Maraknya Isu Penculikan Anak di Medsos, Kadisdikpora Kampar Minta Selalu Awasi Anak Didik
Komnas KIPI: Belum Ditemukan Reaksi Anafilaktik Selama
Pemkab Rohul Ikuti Rakernas Forsesdasi, Dorong Peningka
AS Cari 85.000 Tenaga Ahli Teknologi, Permudah Visa Bek
Entertainment
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film SpongeBob SquarePants Meninggal Dunia
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film SpongeBob SquarePants Meninggal Dunia
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Ind
Tunggu ya , Serial Televisi Star Wars Segera Diproduksi
Politik
Ribuan Masyarakat dan Kader Hadiri Halal Bi Halal DPD PKS Pekanbaru
Ribuan Masyarakat dan Kader Hadiri Halal Bi Halal DPD PKS Pekanbaru
Saat Sosialisasi Empat Pilar, Syahrul Aidi Maazat Inisi
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Syahrul Aidi Gandeng In
Global
Kuba Diembargo AS, BKSAP DPR Desak Kemenlu Beri Dukungan Diplomatik di Forum Internasional
Kuba Diembargo AS, BKSAP DPR Desak Kemenlu Beri Dukungan Diplomatik di Forum Internasional
China  Bangun 'Hong Kong' Baru Tak Jauh dari Indonesia
Tenda Haji di Mina Siap, Menhaj Klaim Hemat Rp 180 M
Hukum
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
Respon Laporan Masyarakat, Satpol PP Kampar Turun Ke lo
Bupati Kampar Fasilitasi Penyelesaian Konflik Desa Koto
Kriminal
Gajah Mati Tanpa Kepala di Areal Hutan Akasia, Polda Riau Selidiki dan Buru Pelaku
Gajah Mati Tanpa Kepala di Areal Hutan Akasia, Polda Riau Selidiki dan Buru Pelaku
Polres Bengkalis Gagalkan Perdagangan Orang, Selamatkan
Hati-Hati! Ada Akun Facebook Palsu Mengatasnamakan Plt
Leisure
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningkat
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningkat
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Kementerian Pariwisata Luncurkan Karisma Event Nusantar
Ekonomi
LAZ MHC Raih Opini WTP 2025, Perkuat Langkah Bersama Direktur Baru dan Momentum Ramadhan 2026
LAZ MHC Raih Opini WTP 2025, Perkuat Langkah Bersama Direktur Baru dan Momentum Ramadhan 2026
Anggota DPR Hendry Munief Dorong Sektor Ekraf Dapat Aks
Industri Halal Indonesia di 2025 Tumbuh 6,2 Persen: Q1