Jusuf Kalla Bersedia Jadi Mediator Perundingan Afghanistan dengan Taliban
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, akan membantu Presiden Republik Islam Afghanistan, Ashraf Ghani, berunding dengan kelompok taliban.
Sebelumnya, Ashraf ketika bertemu JK di Istana Kepresidenan Afghanistan, Kabul, Kamis malam, 24 Desember 2020. Dalam pertemuan ini Ashraf meminta JK, sapaan akrab Kalla, menjadi mediator.
"Tentunya untuk perdamaian kita selalu bersedia untuk membantu. Rencananya kita akan mengundang pihak yang berkonflik untuk berdialog di Jakarta. Itu salah satu opsi," kata JK dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Desember 2020.
Dalam upaya perdamaian tersebut JK akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia, untuk meminta Taliban agar bersedia berdialog dengan pemerintah Afghanistan. JK Juga juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia.
"Saya juga akan segera melaporkan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk berkoordinasi, bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari pemerintah RI," ucapnya.
Baca: Wakil Menteri Perang AS Temui Menhan Sjafrie, Bahas Kelanjutan Kerja Sama Pertahanan RI-AS
Menurut Ashraf, pengalaman JK dalam mendamaikan sejumlah konflik di Indonesia dapat juga diterapkan di Afghanistan. Apalagi posisi JK saat ini sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia dianggap memiliki posisi dan pengaruh di mata ulama.
Sebelumnya, Menteri Urusan Haji dan Agama Afghanistan, Muhammad Qosim Halimi juga telah meminta kesediaan JK untuk menjadi fasilitator dialog antara pemerintah dengan Taliban. Hal senada juga disampaikan oleh CEO High National Reconsiliation Council (HCNR) Afghanistan, Abdullah Abdullah.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PMI Pusat, Hamid Awaludin, yang akan berperan sebagai juru runding dari pihak JK, mengungkapkan kesepahaman antar faksi di Afghanistan akan mudah tercapai. Sebab, kata dia, tidak ada pembicaraan mengenai perubahan konstitusi. "Semua faksi menyepakati pemerintahan Islam hanya model pelaksanaannya saja yang berbeda karena terkait pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri," kata Hamid.
Baca: Defisit APBN 2027 Berpotensi Melebar, Beban Program Baru Tekan Ruang Fiskal Pemerintah
Sumber: tempo.co
