Mahfud: Saya Diminta Jokowi Jadi Menteri, Kami Bahas Hukum dan HAM

Mawardi Tombang
Senin, 21 Oktober 2019 11:21:12
Mahfud Md tiba di Istana jelang pengumuman kabinet

Jakarta, KANALSUMATERA.com - Eks Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud Md dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang pengumuman kabinet. Mahfud Md mengaku diminta Jokowi menjadi menteri.

"Intinya saya diminta membantu beliau untuk menjadi salah seorang menteri," kata Mahfud Md di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).'

Mahfud menyebut dirinya mendiskusikan sejumlah hal bersama Jokowi. Dia menyinggung soal penegakan hukum dan HAM.

"Yang agak dalam kami diskusi masalah pelanggaran HAM, hukum yang kurang menggigit," sebut Mahfud.

Baca: Perbatasan RI–Malaysia di Kaltara Dinilai Rawan, Umbu Kabunang: Garis Depan Harus Jadi Prioritas

Mahfud mengatakan Jokowi memperhatikan survei soal penegakan hukum yang turun. Dia mengatakan semua pihak diminta bekerja keras untuk menegakkan hukum dengan baik.

"Bapak Presiden memperhatikan sungguh-sungguh tadi hasil survei di bidang penegakan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun sehinga kita diminta bekerja keras untuk benar benar berusaha menegakkan hukum sebaik-baiknya," ucap Mahfud Md.

Namun Mahfud mengaku belum tahu diminta jadi menteri apa. Pengumuman menteri akan dilakukan Rabu pagi mendatang

Terkait
Presiden Cabut Izin 28 Perusahaan untuk Penertiban Kawasan Hutan Nasional
Presiden Cabut Izin 28 Perusahaan untuk Penertiban Kawasan Hutan Nasional
Pulihkan Pangan Nasional, Petani di Daerah Bencana Suma
Kadin: MBG Berpotensi Kerek Pertumbuhan PDB hingga 3,5
Hendry Munief Dorong RUU Kawasan Industri Berbasis Link
Lainnya
Roni Pasla Murka Lihat Anggaran Pengangkutan Sampah Yang Berubah
Roni Pasla Murka Lihat Anggaran Pengangkutan Sampah Yang Berubah
Tersangka Penipuan Jamaah Umrah Di Pariaman Buka Usaha
Enggak Ada Strategi Khusus, Ma'ruf: Inikan Debat Bukan
Pemkab Bangka Tengah akan Bangun Objek Wisata Alam di P
Hukum
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
Respon Laporan Masyarakat, Satpol PP Kampar Turun Ke lo
Bupati Kampar Fasilitasi Penyelesaian Konflik Desa Koto
Pendidikan
Komisi X DPR ke Unri, Karmila Sari: Jalur Penerimaan Mahasiswa harus Ditata Ulang
Komisi X DPR ke Unri, Karmila Sari: Jalur Penerimaan Mahasiswa harus Ditata Ulang
FORMA KIP-Kuliah UIN Suska Riau Audiensi dengan Sekda R
FORMA KIP-Kuliah UIN Suska Riau Audiensi dengan Kadispo
Fokus Redaksi
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Pedagang Makanan dan Obat Ilegal di Situs Online Ogah C
Lahan Terbakar di Bintan Hanguskan Rumah Sekcam dan Men
Ekonomi
LAZ MHC Raih Opini WTP 2025, Perkuat Langkah Bersama Direktur Baru dan Momentum Ramadhan 2026
LAZ MHC Raih Opini WTP 2025, Perkuat Langkah Bersama Direktur Baru dan Momentum Ramadhan 2026
Anggota DPR Hendry Munief Dorong Sektor Ekraf Dapat Aks
Industri Halal Indonesia di 2025 Tumbuh 6,2 Persen: Q1
Kriminal
Gajah Mati Tanpa Kepala di Areal Hutan Akasia, Polda Riau Selidiki dan Buru Pelaku
Gajah Mati Tanpa Kepala di Areal Hutan Akasia, Polda Riau Selidiki dan Buru Pelaku
Polres Bengkalis Gagalkan Perdagangan Orang, Selamatkan
Hati-Hati! Ada Akun Facebook Palsu Mengatasnamakan Plt
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Leisure
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningkat
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningkat
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Kementerian Pariwisata Luncurkan Karisma Event Nusantar