Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar buku-buku karya mantan Presiden Soekarno menjadi kurikulum membaca siswa di sekolah.
Menurut Mega, buku-buku karya Soekarno mengandung banyak pemikiran-pemikiran yang membuka wawasan.
"Menurut saya, membaca buku Bung Karno, selain membuka jendela dunia, dengan beliau bertemu tokoh-tokoh dunia itu juga mengekstraksi pikiran-pikiran dari banyak tokoh dunia yang dikenal oleh beliau melalui buku-bukunya," kata Mega dalam Pembukaan Pameran Daring Bung Karno dan Buku-bukunya, Selasa (24/11/2020).
Ia menyebut sejumlah buku, di antaranya "Indonesia Menggugat" dan "Di Bawah Bendera Revolusi".
Baca: BKSAP DPR-Kemenlu Selaraskan Arah Diplomasi Indonesa dan Sinergi Parlemen dan Eksekutif
Mega mengatakan akan sangat disayangkan jika pemikiran-pemikiran Soekarno tidak dikenal lebih jauh oleh publik.
Mega pun mengulas sejarah saat buku-buku karya Soekarno dilarang beredar di era pemerintahan Presiden Soeharto.
Dia mengaku heran mengapa buku Soekarno sebagai sumber ilmu pengetahuan dilarang dibaca saat itu.
"Bayangkan, saya suka mikir, sebenarnya kenapa ya kalau sebagai sebuah pengetahuan tidak boleh? Itu bagian dari politik desukarnoisasi yang tidak aada orang berani ngomong pada waktu itu," ucapnya.
Baca: Lindungi Hajat Rakyat dari Kartel Pangan, Darmadi Dorong Regulasi Anti Monopoli
Mega menyebut, dalam masa-masa itu Indonesia kehilangan kesempatan melahirkan kaum-kaum intelektual.
Padahal, buku sebagai sumber ilmu pengetahuan semestinya tidak dibatasi.
"Sampai saya sendiri juga mikir, kok ada ya sebuah pembentukan sistem yang sampai membuat mohon maaf seperti memandulkan kalangan intelektual kita," katanya.
"Kalau dari kalangan intelektual, seperti yang saya katakan, seharusnya itu kan bebas merdeka untuk tahu pengetahuan," jelas Mega.
Baca: Jaga Kedaulatan Negara, Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Sumber: Kompas.com
