Nadiem Makarim: Meski Ada Tatap Muka, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak ke Sekolah

Mawardi Tombang
Kamis, 26 November 2020 08:09:33

KANALSUMATERA.com - Jakarta- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa keputusan untuk membuka sekolah tatap muka harus mendapatkan keputusan bersama dari pemerintah daerah, kepala sekolah, dan Komite Sekolah.

"Komite Sekolah adalah perwakilan orang tua dalam sekolah. Jadi kuncinya ada di orang tua, kalau komite sekolah tidak membolehkan sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka," ujar Nadiem saat menyampaikan keterangan pers perkembangan pemulihan ekonomi di Kantor Presiden, Rabu, 25 November 2020.

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, yaitu pada Januari 2021.


SKB tersebut ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri dan diumumkan pada 20 November 2020.


Pemerintah daerah, menurut Nadiem, memiliki hak untuk menetapkan sekolah mana yang diizinkan untuk dibuka kembali.

Baca: Listyo Sigit Akan Tuntaskan Kasus yang Jadi Perhatian Publik di 100 Hari Pertama

"Alasan kita melakukan ini berbagai macam permintaan, dari pemerintah daerah bahwa sebenarnya alokasi per kabupaten itu terlalu besar, sehingga mereka mungkin punya desa-desa, kecamatan-kecamatan atau kelurahan-keluaran yang menurut mereka aman dan sangat sulit melakukan PJJ (pembelajaran jarak jauh), yang menurut mereka mulai bisa melakukan tatap muka," tutur Nadiem.


Dia mengungkapkan orang tua siswa tidak harus khawatir karena meski sekolah sudah mulai tatap muka, sekolah tidak bisa memaksa anaknya untuk pergi ke sekolah.
"Orang tua bisa mengatakan 'Saya belum nyaman anak saya masuk ke sekolah' dan dia bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Jadi 'hybrid' model, PJJ bukan berarti berakhir," kata Nadiem.

Dia mengatakan sekolah-sekolah yang dibolehkan melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bukan seperti sekolah biasa.

"Bedanya luar biasa dari sekolah biasa. Apa perbedaannya? Hanya boleh 50 persen dari kapasitas. Artinya, 18 anak per kelas maksimal, biasanya kan 36 anak, sekarang cuman 18 anak per kelas. Jadi secara otomatis sekolah harus melakukan rotasi, melakukan dua 'shift', minimal dua 'shift' untuk bisa mematuhi aturan," jelas Nadiem.

Sejumlah kewajiban juga harus dipenuhi sekolah. "Masker wajib, tidak ada aktivitas selain sekolah, tidak ada kantin lagi, tidak ada ekskul lagi, tidak ada olahraga, tidak ada aktivitas di luar sekolah. Masuk kelas, pulang langsung. Ini bukan sekolah normal," ujar dia.

Baca: BMKG Catat Terjadi Peningkatan Aktivitas Gempa Pada Januari 2021

Nadiem menilai dari evaluasi selama 2 bulan terhadap sekolah yang dibuka di zona hijau dan zona kuning, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. "Sekolah yang di zona hijau baru sekitar 75 persen yang melakukan tatap muka dan di zona kuning hanya sekitar 20-25 persen yang melakukan tatap muka. Jadi ini akan makan waktu untuk sekolah persiapkan protokolnya," terang Nadiem.

Bila ada siswa atau guru atau pegawai sekolah yang diketahui positif Covid-19, sekolah itu harus langsung ditutup.

Baca: Pemerintah Tanggung Kejadian Ikutan Setelah Vaksinasi Covid-19

Sumber: tempo.co

Terkait
Ada yang Menolak Vaksin Covid-19, Menkes Budi Gunadi: Tugas Kami Meyakinkan
Ada yang Menolak Vaksin Covid-19, Menkes Budi Gunadi: Tugas Kami Meyakinkan
Jokowi akan Disuntik Vaksin Sinovac Pagi Ini, Disiarkan
Bio Farma Sebut Pfizer Minta Bebas Tuntutan Hukum Jika
Banyak Koruptor Ajukan PK, KPK: Harusnya MA Beri Perhat
Lainnya
Tiga Advokat Ajukan Permohonan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK
Tiga Advokat Ajukan Permohonan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK
Ombudsman Tawarkan Pelatihan Surat-Menyurat ke Stafsus
DPRD Pekanbaru Sahkan KUA-PPAS APBD 2020 Senilai Rp 2,5
Manfaatkan Selokan, SDN 09 Lubukbasung Pelihara Lele Ta
Lifestyle
#Inspiringroom Jumat ini, Alwafa Hijab Hadirkan Desi
#Inspiringroom Jumat ini, Alwafa Hijab Hadirkan Desi "Apotek Keluarga"
Rumah Yatim dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Awali 2021, Alwafa Hijab Gelar #Inspiringroom Buat Para
Budaya
Bupati Alfedri Berharap Generasi Muda Berperan Lestarikan Adat Tradisi
Bupati Alfedri Berharap Generasi Muda Berperan Lestarikan Adat Tradisi
Bupati Alfedri Berharap Generasi Muda Berperan Lestarik
Bupati Sukiman: Budaya Melayu Harus Dilestarikan dan Te
Pendidikan
Perusahaan di Tambang Berjanji Bantu Beasiswa dan Pendidikan Paket Untuk Masyarakat Kurang Mampu
Perusahaan di Tambang Berjanji Bantu Beasiswa dan Pendidikan Paket Untuk Masyarakat Kurang Mampu
Audiensi Mahasiswa Tambang dan Perusahaan yang Difasili
STIE Bangkinang Berencana Buka Kampus 2 di Lipat Kain u
Fokus Redaksi
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Pedagang Makanan dan Obat Ilegal di Situs Online Ogah C
Lahan Terbakar di Bintan Hanguskan Rumah Sekcam dan Men
Politik
Jelang Muscam PK Golkar Kampar Kiri Hulu, Dinamika Mulai Bermunculan
Jelang Muscam PK Golkar Kampar Kiri Hulu, Dinamika Mulai Bermunculan
Hadapi Pilkada Kampar, DPD PKS Kampar Konsultasi ke DPW
DPP PKS BPW Sumbagut Berikan Penghargaan kepada Relawan
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Nasional
Bertamu ke KPK, Sandiaga Uno Bahas Pengelolaan Anggaran Kemenparekraf
Bertamu ke KPK, Sandiaga Uno Bahas Pengelolaan Anggaran Kemenparekraf
Anggota DPRD PKS Se-Riau Donasikan Gaji Untuk Bantu Kor
Jokowi Buka Peluang Vaksinasi Covid-19 Mandiri