Rapat dengan Menteri Desa, Syahrul Aidi Sampaikan Pertanyaan Kades Terkait Koperasi Desa Merah Putih
Jakarta, KANALSUMATERA.com -Pemerintah pusat berencana membuat Koperasi Merah Putih sebagai wadah pembangunan ekonomi tingkat desa. Program ini masih jadi pertanyaan bagi banyak pihak terutama para kepala desa sebagai pelaksana program ini nantinya.
Pertanyaan dan masukan dari para kepala desa ini langsung disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dr. Syahrul Aidi Maazat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Desa pada Kamis (13/3/2025) di senayan.
Baca: Tifatul Sembiring Dorong Pengembangan Ekonomi Utara, Singgung Ketimpangan Destinasi dan Industri
Syahrul Aidi mengakui bahwa setelah Koperasi Desa Merah Putih ini diluncurkan oleh pemerintah. Banyak pertanyaaan dari kepala desa terkait hal ini. Banyak Kades ini khawatir terjadi tumpang tindih program dan mengurangi fungsi kelembagaan lainnya.
"Kita sudah tau bahwa di desa sudah ada KUD, apa statusnya itunya nanti. Kemudian ada juga Bumdes. Seperti apa statusnya. Kita menyarankan Koperasi baru ini polanya tidak menganggu eksistensi Bumdes dan KUD yang sudah ada." kata Syahrul Aidi.
Baca: Dana Transfer Daerah Berpeluang Ditambah, Pemerintah Siapkan Solusi Pembayaran Gaji PPPK
Dia juga menegaskan agar keberadaan Koperasi Merah Putih ini jangan sampai membunuh KUD dan Bumdes yang sudah ada. Jangan sampai koperasi ini juga membunuh usaha rakyat.
"Kita juga diskusi dengan kades, katanya koperasi ini akan membuat gudang sembako. Sementara nanti ada usaha rakyat yang berjualan sembako. Jangan sampai usaha rakyat terganggu" tambahnya.
Baca: Anggaran MBG Dipangkas Rp 67, Ini Sektor yang Terdampak: Penerima Manfaat Tidak Terdampak
Dia juga mempertanyakan sumber dana Koperasi Merah Putih ini dari Dana Desa. Dana desa ini menurutnya untuk membangun otonomi desa.
"Kualifikasi desa ini macam-macam, maka tidak bisa kita ratakan dalam satu program. Jika koperasi ini jadi, jangan sampai program sama untuk semua desa. Ini tentu mengurangi fungsi dana desa sebagai instrumen khusus otonomi desa nantinya." katanya.
