Salah Ketik UU Cipta Kerja, Sekretariat Negara: Murni Human Error
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Kementerian Sekretariat Negara mengatakan salah ketik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan murni kelalaian.
Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan Sekretariat Negara telah memeriksa sejumlah orang yang menghandel naskah Cipta Kerja. "Kekeliruan tersebut murni human error," ujar Eddy lewat keterangan tertulis pada Rabu, 4 November 2020.
Untuk itu, Sekretariat Negara telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada pejabat yang menangani naskah undang-undang tersebut.
Cahyono mengatakan kekeliruan tersebut tidak mengubah substansi UU dan lebih bersifat teknis administratif semata. Sehingga, kata dia, tidak mempengaruhi norma serta implementasi undang-undang pada tataran teknis.
Baca: Komisi III DPR Jemput Aspirasi Daerah, Matangkan RUU Perampasan Aset Berkeadilan
"Namun demikian, Kemensetneg akan menjadikan temuan kekeliruan sebagai pelajaran berharga dan menjadi catatan serta masukan untuk terus menyempurnakan penyiapan RUU, agar kesalahan teknis tidak terulang kembali," kata dia.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menemukan kekeliruan di dua pasal omnibus law Cipta Kerja, yang telah diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kesalahan pertama terdapat di Pasal 6 Bab III mengenai Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha yang ada di halaman 6. Kesalahan kedua, terdapat pada Pasal 53 Bab XI mengenai Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan yang diubah dalam pasal 175 Poin 6 UU Ciptaker. Di kedua pasal ini, terdapat kesalahan merujuk pasal sebelumnya.
Kesalahan rujuk pasal ini, ujar Bivitri, tidak bisa dianggap remeh karena UU sudah diteken dan pasal-pasal tidak bisa diperbaiki sembarangan.
Baca: Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Program MBG Capai Rp10,5 Triliun per Tahun
"Apa dampak hukumnya? Pasal-pasal yang sudah diketahui salah, tidak bisa dilaksanakan. Karena dalam hukum, tidak boleh suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerap pasal saja, harus persis seperti yang tertulis," tutur dia, Selasa, 3 November 2020.
Jika pemerintah mau membuat ada kepastian hukum agar pasal-pasal itu bisa dilaksanakan, ujar Bivitri, bisa mengeluarkan Perpu. "Karena UU yang sudah diteken ini tidak bisa diubah begitu saja," kata dia.
Baca: Mulai 1 Agustus 2026, Instansi Bisa Usulkan Pemberhentian PNS, PPPK, dan P3K Paruh Waktu
Sumber: tempo.co
