TKN Jokowi Serang Sri Mulyani

KANALSUMATERA.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat sindiran terkait sikapnya yang dianggap tidak menjalankan perintah Presiden Joko Widodo mengenai pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) badan atau korporasi.

Anggota Komisi IX DPR yang juga influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, seperti yang dilansir dari viva.co.id menilai seharusnya Sri Mulyani bisa melaksanakan visi Jokowi yang kini maju lagi di pemilihan presiden.

Pemangkasan PPh badan itu, disampaikan Jokowi saat kampanye di hadapan 10 ribu pengusaha di Istora Senayan Jakarta beberapa waktu lalu.

“Sekarang yang dibutuhkan itu orang (menteri) yang loyal atau orang yang keminter (sok pintar)?,” ujar Misbakhun, seperti dalam siaran persnya, Rabu, 27 Maret 2019.

Baca: Tifatul Sembiring Dorong Pengembangan Ekonomi Utara, Singgung Ketimpangan Destinasi dan Industri

Dua hal yang perlu dipahami menurutnya adalah pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) badan atau korporasi, dan pembentukan badan khusus penerima pajak seiring revisi atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Dia mengakui, untuk jangka pendek pemangkasan PPh itu bisa mengurangi pendapatan di APBN. Saat ini, tarif PPh, kata Misbakhun, adalah 25 persen. Namun jika dipangkas maka bisa menggairahkan roda perekonomian.

Politikus Partai Golkar itu mencontohkan Amerika Serikat. Saat era Obama, negara adidaya itu kesulitan menggenjot pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 0,4 persen.

Tetapi saat Donald Trump, kata Misbakhun, tarif pajak diturunkan. Meski defisit tetapi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 3,1 persen. Harusnya, kata dia, bisa mengambil contoh seperti itu. Indonesia di bawah Jokowi, juga dinilainya sukses dengan terobosan tax amnestyatau pengampunan pajak.

Baca: Dugaan Kebocoran Informasi OTT Langkat dan Kuansing, KPK Siapkan Evaluasi Menyeluruh

"Kisah success in the world (keberhasilan di dunia) soal tax amnesty, ya di Indonesia,” ucapnya.

Mengenai badan khusus penerima pajak, ia mengaku sudah ada titik terang ketika Menteri Keuangan dijabat Bambang Brodjonegoro. Namun saat ini, justru semakin tidak jelas.

Ia menyindir Sri Mulyani, yang menurutnya belum memahami penuh kondisi di Indonesia.

“Mungkin Ibu Sri Mulyani terlalu lama di luar negeri sehingga tidak hand on hand (terkoneksi) dengan situasi yang ada di Indonesia,” ujarnya. Kso