Waduh, Sultan Jogjakarta Dilapor ke Komnas HAM, Ini Penyebabnya

Mawardi Tombang
Kamis, 18 Februari 2021 06:35:18

KANALSUMATERA.com - Yogyakarta - Sri Sultan Hamengku Buwono X mendapat masalah. Kali ini dia dilaporkan oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta melaporkannya atas nama Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa (16/2/2021). Aliansi ini terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil di Yogya.


Pelaporan Raja Keraton Ngayogyakarta itu ke Komnas HAM dilatari karena Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka. Beleid itu dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Terutama hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena berisi larangan unjuk rasa di sejumlah kawasan Yogyakarta, salah satunya Malioboro.

Aliansi yang beranggotakan 78 lembaga non-pemerintah dan individu pro-demokrasi tersebut melaporkan Sultan dengan cara mengirimkan surat bermaterai melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta ke alamat kantor Komnas HAM di Jakarta. "Ada empat hal yang melanggar HAM dalam Pergub itu," kata salah satu aktivis anggota ARDY yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli dalam siaran persnya, sebagaimana dikutip dari Tempo.

Pertama, tentang pembatasan kawasan penyampaian pendapat di muka umum. Pembatasan ini berkedok pariwisata. Sultan selaku Gubernur DIY meneken aturan untuk membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat. Pergub tersebut mengacu pada keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata

Baca: Polemik Revisi UU Pemilu, Kemendagri Ingin Pilkada Tetap 2024

Pada pasal 5 Pergub tersebut, menyatakan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung di ruang terbuka untuk umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di Istana Negara Gedung Agung, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan Malioboro. Dan demonstrasi hanya bisa dilakukan pada radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar.

Di kawasan larangan demonstrasi tersebut terdapat lembaga negara, di antaranya Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dan Kantor Pemerintah Provinsi DIY. Kawasan terlarang untuk demonstrasi tersebut padahal selama ini menjadi tempat untuk masyarakat sipil menyuarakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.

Kedua, ihwal pembatasan waktu penyampaian pendapat di muka umum. Pada pasal 6 Pergub tersebut, menyebutkan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung di ruang terbuka untuk umum dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Ketiga, tentang pembatasan penggunaan pengeras suara. Pasal 6 mewajibkan setiap orang menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pasal ini mengharuskan setiap orang mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar yaitu 60 dB (enam puluh desibel).

Baca: Peserta Seleksi Jubir KPK Tak Ada yang Lolos

Keempat, adanya upaya pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam urusan sipil. Pergub itu mendorong tentara keluar dari barak untuk terlibat dalam urusan sipil. TNI ikut serta dalam wilayah koordinasi sebelum, saat dan setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum (pasal 10).

"Tentara juga terlibat dalam pemantauan pelaksanaan penyampaian pendapat, ini tertuang dalam pasal 11," tambahnya.

Pelibatan tentara dalam lingkungan sipil, menurut aliansi tersebut, menggambarkan pembelotan terhadap mandat gerakan reformasi 1998. Padahal pasca reformasi, dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sudah dihapuskan. Prajurit hanya bertugas dalam hal pertahanan dan tidak lagi terlibat urusan sosial politik.

Aliansi menilai isi Pergub yang diteken Sultan HB X itu bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia. Norma ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Bertentangan juga dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (unjuk rasa). ***

Terkait
Isu Taliban, Novel Baswedan, dan Perkara Besar di KPK
Isu Taliban, Novel Baswedan, dan Perkara Besar di KPK
BNPB Catat Korban Meninggal Gempa Majene - Mamuju Menja
Penerima Vaksin Covid-19 Diusulkan Dapat E-Sertifikat,
KPK Usut Rekening Penampung Ekspor Benih Lobster untuk
Lainnya
Terdakwa Kasus Penggelapan Rp 1,16 M Duduk di Kursi Pesakitan, Terungkap Uang Dipakai Bermain Saham
Terdakwa Kasus Penggelapan Rp 1,16 M Duduk di Kursi Pesakitan, Terungkap Uang Dipakai Bermain Saham
Sepekan Operasi Patuh Seligi di Karimun Tilang 425 Peng
PBB Tunggu Pemerintah Indonesia Beri Akses Ke Papua
Menanti Terobosan Dari FK LPM Bukit Raya
Olahraga
Jelang Perempatfinal Liga Champions Porto Taklukkan Juventus Dengan Skor 1-2
Jelang Perempatfinal Liga Champions Porto Taklukkan Juventus Dengan Skor 1-2
KONI Kampar Gelar Rakor Dengan Delegasi KOK Kecamatan
Hari ini, Final Turnamen Badminton Pemuda Kampar Kota B
Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, PSI: Kami Mendukung KPk
Nurdin Abdullah Tersangka, PSI: Kami Mendukung KPk
Kejagung Ungkap 2 Hal yang Ganjal Penyelesaian Kasus Pe
DPR RI Kecam Rektor Unilak dan UBL Pecat Mahasiswa Kare
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Ottech
Begini Tipe Perilaku Penipuan di Whatsapp dan Cara Mengatasinya
Begini Tipe Perilaku Penipuan di Whatsapp dan Cara Mengatasinya
Daihatsu Resmi Luncurkan New Astra Daihatsu Sigra
Awas! VPN Palsu Penyebar Malware Beredar
Ekonomi
Walikota Pekanbaru Resmikan Rumah Pangan Madani (RPM) yang ke-85, Perkuat Ekonomi di Masa Pandemi
Walikota Pekanbaru Resmikan Rumah Pangan Madani (RPM) yang ke-85, Perkuat Ekonomi di Masa Pandemi
Wawako Ajak Warga Maksimalkan Lazismu di Madrasah Aliya
Harga Sawit di Riau Kembali Naik, Umur 10 Tahun Rp 2.24
Entertainment
Tunggu ya , Serial Televisi Star Wars Segera Diproduksi
Tunggu ya , Serial Televisi Star Wars Segera Diproduksi
Ustadz Abdul Somad di Medan: Ngeri-ngeri Sedap Juga Kur
Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Solok Apresiasi Pelaya
Budaya
Aksi Tari Losung Desa Ranah Sungkai Kampar Pukau Pengunjung Mall SKA
Aksi Tari Losung Desa Ranah Sungkai Kampar Pukau Pengunjung Mall SKA
Bupati Alfedri Berharap Generasi Muda Berperan Lestarik
Bupati Alfedri Berharap Generasi Muda Berperan Lestarik