Bareskrim Periksa Dirut RS Ummi Bogor dalam Kasus Rizieq Shihab
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa Direktur Utama Rumah Sakit Ummi Bogor, Andi Tatat, pada Kamis, 7 Januari 2021. Ia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan menghalangi kerja Tim Gugus Tugas saat akan memeriksa Rizieq Shihab.
"Iya pemeriksaan tambahan terhadap beberapa saksi, termasuk terhadap Dirut RS, " ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Andi Rian saat dikonfirmasi pada Rabu, 7 Januari 2021.
Sebelumnya, penyidik telah melaksanakan gelar perkara pada 28 Desember 2020. Namun, dalam gelar perkara tersebut dinyatakan masih kurangnya bukti untuk penetapan tersangka. Saat ini penyidik, kata Andi, tengah menjadwalkan pemeriksaan saksi tambahan.
Direksi RS Ummi, Bogor, Jawa Barat dilaporkan ke Kepolisian Resor Bogor Kota atas dugaan menghalang-halangi kerja Satuan Tugas Covid-19 untuk memeriksa Rizieq Shihab. Pada laporan yang dimasukan, Dirut RS Ummi dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.
Baca: Kemenag Uji Coba Sistem Gaji Terintegrasi, Update Data Pegawai Jadi Kunci: Juni Uji Coba
Sebelumnya, Direktur Utama RS Ummi Andi Tata mengatakan RS Ummi didatangi Satgas Kota Bogor dan meminta tetap dilakukan uji usap kepada Rizieq. Bahkan menurut Andi, pihak Satgas menunggu hingga larut malam.
Menurut Andi, dari pertemuan dengan Satgas, pihak rumah sakit kemudian meminta Rizieq Shihab melakukan swab test.
Pada Jumat, 27 November, Rizieq kemudian melakukan tes usap. Tapi bukan pihak rumah sakit yang melakukannya, melainkan lembaga bernama Mer-C. “Kami pun belum diberi tahu. Kalau sudah ada infonya, kami pasti koordinasikan dengan Pemkot,” ucap Andi, Ahad, 29 November 2020.
Meski telah dilakukan swab test, Satgas Covid-19 Kota Bogor mengatakan hal tersebut tidak sesuai prosedur, sehingga akhirnya pemerintah melaporkan rumah sakit ke kepolisian. Satgas menganggap RS Ummi menghalang-halangi tugas Satgas.
Baca: Masyarakat Kampar Jakarta Gelar Halal Bi Halal, Pererat Silaturahmi dan Bahas Pembangunan Daerah
“Tapi setelah melakukan klarifikasi dan kami mengakui ini kelemahan internal kami dalam koordinasi dan komunikasi, pihak Pemkot pun memahami dan mencabut laporan itu,” tutur Andi.
Baca: BKSAP DPR-Kemenlu Selaraskan Arah Diplomasi Indonesa dan Sinergi Parlemen dan Eksekutif
Sumber: tempo.co
