Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang agraria untuk berdiskusi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/11/2020).
“Ya betul. Diskusi ringan saja mendengarkan aspirasi saja,” ujar Heru saat ditanya mengenai undangan tersebut lewat pesan singkat, Selasa (24/11/2020).
Saat ditanya apakah salah satu poin diskusi dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan isu agraria yang ada di dalam Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Heru membantah.
Ia mengatakan, diskusi dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pemasalahan hutan masyarakat dalam program reforma agraria yang dikerjakan pemerintah.
Baca: Sosialisasi Empat Pilar di Marpoyan Damai, Hendry Munief Dorong Warga Aktif Sampaikan Aspirasi
“Tidak, itu perihal perhutanan masyarakat,” tutur Heru.
Saat ditanya adanya LSM yang tidak hadir karena merasa tak diberi tahu agenda pertemuan, Heru menjawab hal tersebut sedianya sudah diinformasikan.
“Sepertinya sudah terinfokan awalnya dan (jadwal) mundur, waktunya resechedule,” tambah dia.
Adapun Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA) menjadi salah satu dari 10 organisasi masyarakat yang memenuhi undangan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/11/2020).
Baca: BKSAP DPR-Kemenlu Selaraskan Arah Diplomasi Indonesa dan Sinergi Parlemen dan Eksekutif
Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut karena isu reforma agraria sangat krusial menyusul disahkannya omnibus law Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Akan tetapi, dari hasil pertemuan tersebut, Dewi menyebut, respons Jokowi tak sesuai harapan.
Sedianya, topik pembahasan dalam agenda pertemuan itu seputar isu reforma agraria. Namun, respons Jokowi justru lebih berkutat di luar konteks percakapan.
"Jadi respons Presiden itu di luar harapan kita. Di luar konteks reforma agraria, bahwa Presiden akan perintahkan menterinya untuk bahas kemacetan di Perhutani, tanah," ucap Dewi.
Baca: Perbatasan RI–Malaysia di Kaltara Dinilai Rawan, Umbu Kabunang: Garis Depan Harus Jadi Prioritas
Ia menyebut, Presiden pada dasarnya masih mendukung UU Cipta Kerja. Padahal, aturan ini mendapat pertentangan keras dari masyarakat luas.
"Jadi itu, sikapnya masih endorse terhadap UU Cipta Kerja," kata Dewi.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat yang bergerak di isu lingkungan dan agraria menolak menghadiri undangan Istana Kepresidenan.
Organisasi yang menolak, misalnya, Walhi hingga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN). Undangan yang dikirim Istana via Whatsapp itu dianggap tidak mempunyai agenda yang jelas.
Baca: Penyandang Disabilitas dan Lansia Segera dapat MBG, Tahap Awal 400 Ribu Orang
Sumber: Kompas.com
