Maksimalkan Pelayanan Publik, Pemkab Kampar MoU dengan Ombudsman RI
KANALSUMATERA.com - Jakarta - Untuk memaksimalkan pelayanan publik terus dilakukan dan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Kampar merupakan salah satu Kabupaten terbaik dalam pelayanan publik namun ini tentu dapat kita tingkatkan lagi dalam pelayanan yang sudah baik ini.
Oleh sebab itu dengan penandatangan yang disaksikan langsung oleh Ketua Ombudsman RI dan Sekjen Ombudsment dan Wakil Ketua Ombudsman RI ini akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap masyarakat. Dari penialain Ombudsman kabupaten kampar meraih nilai 82,07 dengan kategori hijau.
Demikian dikatakan oleh Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM usai melakukan penandatangan Momerandum Of Understanding (MoU dengan Ombudsman RI yang diadakan di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan, Rabu, 22/02. Ikut mendampingi Pj Bupati Kampar pada penandatangan tersebut Asisten III Setda Kampar Ir. Azwan, M. Si, Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kampar Hambali, Kepala Bagian Hukum Setda Kampar Khairuman, SH, MH, Kabag Kerja sama Setda Kampar Zaki Rahman, Kabag Protokol Setda Kampar Irwan AR. Selain Itu penandatangan ini dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama dan beberapa Komisioner Ombudsman RI Perwakilan Riau.
Selain itu pada kali ini selain Kabupaten Kampar, ombudsment RI Perwakilan Riau juga melakukan penandatangan MoU dengan Walikota Dumai, Walikota Pekanbaru, Bupati Siak, Bupati Bengkalis, bupati Rokan Hulu, Wakil Bupati Rokan Hilir.
Baca: Hendry Munief Paparkan Urgensi Regulasi Khusus untuk Daerah Kepulauan Indonesia
Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM juga menyatakan bahwa MoU ini kita laksanakan untuk meningkatkan koordinasi sinergi didalam peningkatan kualitas pelayaan publik, mohon bimbingan dan arahan Ombudsman dalam menjalankan isi dan materi MoU yang telah kita Tandatangani ini.
"Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkab Kampar serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemkab Kampar," Kata Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM.
"Selain itu kita Mendorong Perangkat Daerah memenuhi standar pelayanan publik dan melengkapi SOP, menjalankan SOP yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan public," kataKamsol lagi.
Ketua Ombudsman RI Dr. Mokh. Najih, SH, M. Hum dalam amanahnya menyampaikan bahwa Pelayanan masyarakat harus mendapatkan dampak postif bagi pelayanan masyarakat, itulah peran ombudsment memastikan dan melindungi penyelengeraan pelayanan masyarat itu sampai ke msayarakat ( rasa aman, rasa bahagia)
Baca: Trik dan Tips Menyimpan Daging Kurban: Panduan Resmi dari Kemenkes dan Akademisi Indonesia
"Pelayanan meningkat ini tentunya memiliki konsekwansi dimana akan meningkatkan ekonomi masyarakat, penurunan masyarakat miskin bisa berkurang, serta peningkatan pelayanan meningkatkan kecerdasan masyarakat," Tambah Mokh. Najih.
"Oleh sebab itu daerah harus melakukan inovasi untuk pelayanan masyarakat, Ombudment sebagai lembaga negara memiliki kewenangan memberikan penilaian pelayanan masyarakat dan
Kampar sendiri dengan nilai 82 masuk dalam zona hijau hasil penilaian ombudsment 2022," tambah Ketua Ombudsment RI lagi.
Mou ini membangun kolaborasi dan koordinasi terhadap laporan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan masyarat.
Tahun ini ada 7 kabupaten/ kota melaksankan mou dengan ombudsman RI " Tutup Mokh. Najih.
yang juga didampingi oleh komisionar ombudsment. (Infotorial)
