120 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan Gibran, Proses Kini Masuk Paripurna

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan yang menjadi sorotan dalam pencalonan Gibran.

Usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR RI dalam pertemuan bersama perwakilan anggota lintas fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan bahwa dokumen usulan tersebut telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan. Jumlah itu berasal dari berbagai fraksi partai politik yang ada di parlemen.

Baca: BMKG Rilis Peringatan Dini 21 September, Hujan Lebat Mengintai Sejumlah Wilayah

Menurut rekapitulasi pimpinan DPR, dukungan terbanyak berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 28 anggota. Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyumbang 19 anggota.

Rincian pengusul lainnya terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 18 anggota, Partai Amanat Nasional (PAN) satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.

Baca: Habiburokhman Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Cuma Bidik Koruptor, 13 Kejahatan Masuk Sasaran

Saan menjelaskan bahwa jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang adalah jumlahnya 120 orang," ujar Saan saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia juga menyebutkan bahwa persyaratan pengajuan HMP telah terpenuhi karena melibatkan lebih dari jumlah minimal anggota DPR dan berasal dari sejumlah fraksi.

Baca: Menteri Jumhur Soroti Tanggung Jawab Negara Besar Pulihkan Lingkungan di Forum BRICS

"Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat," tegasnya.

Usulan HMP Dijadwalkan Masuk Rapat Paripurna

Baca: Ketua MPR Ahmad Muzani: MBG Bukan Sekadar Makanan, tapi Investasi Generasi Emas 2045

Setelah menerima dokumen pengajuan, pimpinan DPR akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan. Proses tersebut mencakup pembahasan dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Agenda pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI dijadwalkan masuk dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Dengan demikian, pengajuan HMP ini belum berarti Gibran telah dimakzulkan. Masih terdapat sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat diambil.

Baca: KPK Tegaskan Siap Lawan Gugatan Praperadilan Tersangka Suap Pegawai BPK Sumsel

Polemik Ijazah Menjadi Dasar Pengajuan

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menjadi persoalan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Baca: Anggaran MBG Dipisah, Komisi X DPR Dorong Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas APBN 2027

Para pengusul menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan hak konstitusional DPR.

Dalam ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.

Apabila usulan tersebut diproses lebih lanjut, DPR harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Baca: Dapur MBG Bermasalah Terancam Ditutup, BGN: Tak Ada Toleransi bagi Pelanggaran

Salah satu tahapan berikutnya adalah pembentukan panitia khusus (pansus) apabila usulan diterima dalam rapat paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, apabila DPR menyimpulkan terdapat alasan konstitusional untuk melanjutkan proses pemberhentian, persoalan tersebut dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.

Baca: Pemerintah Tetapkan Harga Khusus BBM Nelayan Rp15.000 per Liter Untuk Kapal 30-200 GT

Proses pemberhentian tidak berhenti pada keputusan DPR maupun MK. Mekanisme konstitusional selanjutnya melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Karena itu, perkembangan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR ini masih harus mengikuti seluruh tahapan hukum dan konstitusi yang berlaku.

Publik kini menantikan perkembangan pembahasan di parlemen, termasuk bagaimana pimpinan DPR dan seluruh fraksi menyikapi usulan yang berkaitan dengan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. (SM)