Perpres Ojol Resmi Terbit, Potongan Aplikator Maksimal 8 Persen dan Jaminan Sosial Diatur

Kanama
Kamis, 8 Oktober 2026 13:37:33

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi ini menjadi payung hukum baru bagi ekosistem transportasi online, termasuk pengemudi ojek online (ojol).

Perpres tersebut mengatur sejumlah aspek, mulai dari tarif transportasi, biaya platform atau potongan aplikator, hubungan kemitraan, hingga perlindungan sosial dan ketenagakerjaan bagi pengemudi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penerbitan regulasi tersebut merupakan hasil proses sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah dengan DPR untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam ekosistem ojol.

Baca: Bukan Rapat Kabinet, Prabowo Kumpulkan Menteri di Bogor untuk Jamuan Wakil PM Rusia

"DPR dan Pemerintah, dalam rangka mengakomodasi aspirasi dari yang beraktivitas menyelenggarakan ojek online, setelah sekian lama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi, agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik tentang pengangkutan ojek online roda dua terhadap pengaturan pengangkutan orang termasuk tarif, barang dan makanan, serta pengampu daripada ojek online ini. Oleh karena itu, pada hari ini Kementerian Sekretariat Negara akan resmi merilis Perpres Nomor 27," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (08/10/2026).

Potongan Aplikator Maksimal 8 Persen

Baca: Presiden Mesir Dikawal Pasukan Berkuda ke Istana, Prabowo Siapkan Pertemuan Bilateral

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam Perpres Ojol adalah pembatasan biaya platform yang dapat dikenakan perusahaan aplikasi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut biaya platform maksimal 8 persen telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 dan kini turut masuk dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

"Kami sebagai pemangku transportasi umum terkait dengan ojek online sebagai bagian dari Perpres yang dikeluarkan, kami telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan yang diberlakukan per tanggal 1 Juli kemarin di mana salah satu yang paling ditunggu-tunggu sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden bahwa pengaturan biaya platform 8% itu kami tuangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan," kata Dudy.

Baca: Nakhoda KM Virgo Jadi Tersangka, Polisi Dalami Pihak Lain

Ketentuan tersebut juga dicantumkan dalam Perpres sehingga diharapkan memberikan kepastian bagi pengemudi ojol mengenai pembagian pendapatan dalam layanan transportasi berbasis aplikasi.

Tarif Ojol hingga Pengiriman Barang dan Makanan

Baca: Peringatan Keamanan Arab Saudi Meningkat, Begini Kondisi Umrah Jemaah Indonesia

Selain mengatur transportasi penumpang, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 juga mencakup layanan pengiriman barang dan makanan.

Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan dalam pengaturan tarif angkutan penumpang ojol roda dua. Sementara itu, ketentuan tarif untuk pengiriman barang dan makanan akan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Begitu juga kami sebagai pemangku mengatur mengenai tarif. Jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan dari kementerian di antaranya Kementerian Komdigi dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan," ujar Dudy.

Baca: Anwar Ibrahim Telepon Jokowi di Penang, Ada Pesan Penting?

Dengan demikian, regulasi baru tersebut tidak hanya menyasar hubungan antara pengemudi dan penumpang, tetapi juga memperluas pengaturan terhadap ekosistem layanan digital yang melibatkan pengiriman barang serta produk makanan.

Hubungan Kemitraan Pengemudi dan Aplikator

Baca: Gaji Hakim Naik, Mahkamah Agung Ajukan Tambahan Anggaran Rp7,92 Triliun

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi.

Kementerian UMKM mendapat tugas untuk mengawal perjanjian kemitraan agar hubungan antara aplikator dan pengemudi memiliki aturan yang lebih jelas.

"Tugas paling utama di kementerian kami yaitu mengawal perjanjian kemitraan antara aplikator dengan saudara-saudara kita para ojek online," kata Maman.

Baca: Wakil Menteri Perang AS Temui Menhan Sjafrie, Bahas Kelanjutan Kerja Sama Pertahanan RI-AS

Pengaturan kemitraan menjadi bagian penting karena pengemudi ojol selama ini menjalankan aktivitas melalui platform digital yang dikelola perusahaan aplikasi.

Jaminan Sosial Masuk Perpres Ojol

Baca: Tito Karnavian Kaji Guru PPPK Jadi ASN Pusat, Beban APBD Daerah Bisa Berkurang

Perpres Nomor 27 Tahun 2026 juga mencakup aspek jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Pemerintah memasukkan perlindungan tersebut sebagai bagian dari kerangka pengaturan ekosistem transportasi berbasis platform digital.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan, cakupan regulasi meliputi transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, serta ketenagakerjaan.

"Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira pelaksanaan yang akan dilakukan," ujar Bambang.

Baca: Target IKN Nol Kemiskinan 2035, Otorita Gandeng PNM Perkuat Pembiayaan UMKM Lokal

Pemerintah selanjutnya memberikan waktu kepada kementerian terkait untuk menyiapkan aturan turunan. Regulasi pelaksanaan tersebut ditargetkan selesai paling lambat 31 Desember 2026.

Dengan terbitnya Perpres ini, pemerintah dan DPR berharap pengaturan ekosistem transportasi berbasis platform digital dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, dan pihak lain yang terlibat. (SM)



Terkait
Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Program MBG Capai Rp10,5 Triliun per Tahun
Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Program MBG Capai Rp10,5 Triliun per Tahun
BKSAP DPR-Kemenlu Selaraskan Arah Diplomasi Indonesa da
Walau sudah Didukung Rudal MICA, Pemerintah Batal Beli
Waduh... Menhaj Akui Hadapi Banyak "Titipan Kepentingan
Lainnya
Iran Serang Kamp Titin di Yordania dengan Rudal Balistik, IRGC Klaim Banyak Tentara AS Tewas
Iran Serang Kamp Titin di Yordania dengan Rudal Balistik, IRGC Klaim Banyak Tentara AS Tewas
Hendry Munief Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Kepulaua
Suap Hibah Kemenpora, KPK Cecar Imam Nahrawi Terkait Ba
Pelantikan Hubdar Riau, Wako Firdaus: Bersinergi Melalu
Leisure
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningk
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Daerah
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
Bupati Kampar Pastikan Bara Karhutla di Rimbo Panjang B
Hadirkan Koh Dennis Lim, Jambore BKPRMI Riau 2026 Usung
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Nasional
Pramono Anung Tegaskan Jakarta Tidak Siaga 1, Pengerahan Prajurit TNI Jadi Sorotan
Pramono Anung Tegaskan Jakarta Tidak Siaga 1, Pengerahan Prajurit TNI Jadi Sorotan
Mike Johnson Mundur dari Pimpinan Partai Republik Usai
Jokowi Bersaksi di Sidang Roy Suryo, 6.770 Personel TNI
Entertainment
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Ind