Polri Tolak Permintaan Kubu Roy Suryo, Tegaskan Uji Forensik Ijazah Jokowi Sah Secara Hukum
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa pemeriksaan forensik terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi jawaban Polri atas permintaan pihak Roy Suryo yang menginginkan pemeriksaan ulang terhadap dokumen fisik ijazah Jokowi melalui laboratorium forensik.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa pengujian dokumen tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.
Baca: Prabowo Targetkan 70 Ribu Polisi Hutan, Rekrutmen 21 Ribu Personel Dimulai Tahun Ini
Hasil pemeriksaan itu juga telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai bagian dari proses penyidikan perkara.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” ujar Karo Penmas Divhumas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.
Baca: Prabowo Lantik Budi Gunawan Jadi Wantimpres, PDIP: Selamat Bekerja
Menurut Trunoyudo, hasil pemeriksaan laboratorium forensik tersebut telah menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Karena itu, Polri menilai hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam perkara tersebut.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” tutur Trunoyudo.
Baca: 8 Orang Hilang Saat Erupsi Gunung Anak Krakatau, Polri dan Wartawan Gelar Doa Bersama
Kubu Roy Suryo Minta Pemeriksaan Ulang Ijazah Jokowi
Di sisi lain, pihak Roy Suryo sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap hasil pemeriksaan ijazah Jokowi oleh Puslabfor Polri.
Baca: Anwar Ibrahim Telepon Jokowi di Penang, Ada Pesan Penting?
Permintaan pemeriksaan ulang tersebut diajukan melalui kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, dengan menyampaikan surat permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Surat tersebut disampaikan dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Jokowi pada Rabu (11/11/2026).
Dalam permohonannya, pihak Roy Suryo menginginkan dokumen ijazah fisik Jokowi kembali diperiksa dengan menggunakan tiga dokumen ijazah pembanding yang diklaim telah terverifikasi dan diterbitkan pada November 1985.
Baca: Hendry Munief Dorong RUU Daerah Kepulauan Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis
"Sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan satu surat yang perihalnya adalah permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985," kata Refly dalam persidangan.
Permohonan tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah lembaga negara dan pejabat terkait, termasuk Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Presiden Republik Indonesia, Ombudsman, serta Komisi III DPR RI.
Baca: Prabowo Minta Perda Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Segera Direvisi
Polemik Ijazah Jokowi Berlanjut di Pengadilan
Perbedaan pandangan antara Polri dan pihak Roy Suryo menunjukkan bahwa persoalan pemeriksaan ijazah Jokowi masih menjadi bagian dari dinamika persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Polri berpegang pada hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang telah dilakukan dalam proses penyidikan. Sementara itu, pihak terdakwa tetap meminta adanya pengujian ulang secara independen terhadap dokumen fisik yang menjadi objek perkara.
Baca: Hendry Munief Dorong RUU Kawasan Industri Wajibkan Pendampingan UMKM dan IKM
Dengan demikian, perkembangan perkara ini masih akan mengikuti mekanisme persidangan dan proses pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Publik pun menantikan bagaimana majelis hakim mempertimbangkan berbagai keterangan, dokumen, serta alat bukti yang disampaikan masing-masing pihak dalam proses peradilan tersebut. (SM)
