Menteri Airlangga Tak Umumkan Positif Covid-19 Dikritik, Istana Beri Penjelasan
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Istana merespon beragam kritikan publik terkait sikap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak mengumumkan ke publik saat dirinya terkonfirmasi positif Covid-19.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebut, memang hal tersebut tidak perlu diumumkan kepada masyarakat luas karena para anggota kabinet sudah tahu ruang pekerjaan dan berkomunikasi dengan siapa saja setiap harinya. Toh, selama pandemi Covid-19, kata Moeldoko, para menteri tidak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar karena berbagai kegiatan dibatasi.
"Sehingga kalau terjadi di menteri, ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu, ada langkah-langkah tindakan kesehatan dijalankan agar semua hal yang berkaitan dengan tracing itu bisa berjalan," kata Moeldoko di kantornya, Rabu, 20 Januari 2021.
Berbeda halnya, ujar Moeldoko, kalau konteksnya ada seseorang yang berada di tengah-tengah massa yang sangat luas dan sulit dikontrol, maka itu harus diketahui publik.
Baca: Abu Anak Krakatau Meluas, 6 Bandara Ditutup Termasuk Husein Sastranegara
Moeldoko tidak menyebut dengan lugas siapa 'seseorang' yang dia maksud itu. Yang jelas, sejumlah pihak belakangan membandingkan sikap Airlangga dengan apa yang dialami pimpinan FPI Rizieq Shihab yang menyembunyikan hasil tes Covid-19, lalu berujung pidana.
"Jadi saya pikir, ini sudah saya jelaskan bahwa kami-kami para menteri ini memiliki kegiatan tugas yang sangat mudah dikenali dengan baik. Kami punya instrumen kesehatan yang bisa setiap saat diberi tahu untuk melakukan tracing dan mudah dikontrol. Jadi dalam konteks ini, saya pikir case-nya yang kita lihat," ujar dia.
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman mengatakan, bagaimanapun pejabat publik seperti Airlangga Hartarto semestinya langsung mengumumkan saat diketahui terkonfirmasi positif Covid-19, karena mereka banyak ditemui dan menemui publik. Sehingga tentunya banyak pula kontak erat yang mesti ditelusuri. "Selain itu, pejabat publik seharusnya menjadi role model, contoh bagi masyarakat untuk terbuka agar mengetahui kontak eratnya," kata Dicky saat dihubungi pada Rabu, 20 Januari 2021.
Baca: Hendry Munief Dorong RUU Daerah Kepulauan Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis
Sumber: tempo.co
