Menteri Muhadjir Akui Ada Masalah Data Covid-19, Tapi Kini Membaik
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui adanya masalah terkait data Covid-19 antara pusat dan daerah. Menurut Muhadjir, pengumpulan dan integrasi data memang memerlukan waktu.
"Mengajari daerah untuk mengumpulkan data dengan baik juga perlu waktu," ucap Muhadjir di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020.
Muhadjir mengakui ada daerah yang belum tertib dalam mengumpulkan data. Selain itu, dia mendapati pula ada rumah sakit yang diminta tak menyetorkan data lantaran daerah khawatir dianggap tak berhasil menangani Covid-19.
Kendati begitu, Muhadjir mengatakan pengumpulan data saat ini sudah mulai membaik. "Sudah mulai terukur, juga update-nya realtime, saya bisa cek setiap saat," ujar Muhadjir.
Baca: Komisi V DPR Dorong Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2026 Capai 20 Persen
Persoalan lainnya, lanjut Muhadjir, ialah banyak pejabat daerah yang tak berani turun ke lapangan. Akhirnya, kata dia, data hanya diperoleh dari meja ke meja.
Ia mengatakan penting bagi pejabat untuk turun mengecek langsung ke lapangan. Menurut dia, pejabat yang turun ke lapangan akan melihat realita yang ada untuk membantu membantu pengambilan keputusan.
"Kalau turun lapangan ada data yang bisa kita jadikan sampel untuk menggeneralisir, saya kira kita bisa membuat keputusan yang cermat," kata dia.
Lapor Covid-19 sebelumnya menemukan sekitar 135 kabupaten dan kota tidak konsisten dalam memperbarui data penanganan wabah. Angka tersebut mencapai 26 persen dari total 506 kabupaten/kota di Tanah Air.
Baca: BKSAP DPR-Kemenlu Selaraskan Arah Diplomasi Indonesa dan Sinergi Parlemen dan Eksekutif
Analis data Lapor Covid-19, Said Fariz Hibban mengatakan ratusan daerah itu tidak setiap hari menginformasikan kondisi penularan Covid-19 kepada publik. Ia menyatakan kekacauan data ini menyulitkan masyarakat karena warga sukar menakar risiko wabah yang terjadi di suatu daerah.
"Ketidakkonsistenan menyampaikan informasi justru bisa berisiko pada misinterpretasi wabah yang juga berdampak pada aktivitas publik sehari-hari," ucap Hibban dikutip dari koran Tempo edisi Kamis, 3 Desember 2020.
Baca: Lindungi Hajat Rakyat dari Kartel Pangan, Darmadi Dorong Regulasi Anti Monopoli
Sumber: tempo.co
