Pemerintah Tetapkan Harga Tertinggi Rapid Test Antigen Rp 250 Ribu di Jawa

Mawardi Tombang
Jumat, 18 Desember 2020 20:29:55

KANALSUMATERA.com - Jakarta- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Kesehatan menetapkan harga tertinggi bagi pelayanan rapid test antigen swab, di fasilitas-fasilitas kesehatan di Indonesia. Langkah ini diambil untuk membatasi harga pelayanan yang sangat variatif di tengah masyarakat.

"Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antigen swab sebesar Rp 250 ribu untuk di Pulau Jawa, dan sebesar RP 275 ribu untuk di luar Pulau Jawa," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya, dalam konferensi pers daring, Jumat, 18 Desember 2020.

Rapid test antigen swab merupakan tes cepat untuk mendeteksi keberadaan antigen virus SARS-CoV-2 pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan. Antigen akan terdeteksi ketika virus aktif bereplikasi. Tes ini disebut lebih akurat dalam mendeteksi Covid-19 dibanding rapid test antibodi biasa.

Tes ini paling baik dilakukan ketika orang baru saja terinfeksi karena sebelum antibodi seseorang muncul untuk melawan virus yang masuk ke tubuh, ada peran antigen untuk mempelajarinya. Keberadaan antigen itulah yang dideteksi.

Baca: Jaga Kedaulatan Negara, Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Azhar mengatakan besaran tarif tertinggi ini tidak berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan hibah atau bantuan alat, atau reagen atau APD atau BAP dari pemerintah. Kebijakan ini juga hanya berlaku bagi masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test antigen swab atas permintaan sendiri.

Kebijakan ini juga mengatur agar fasilitas kesehatan yang memberikan layanan rapid test antigen ini, agar menggunakan reagen yang telah mendapat izin edar dari Kemenkes RI.

"Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakukan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antigen swab," ucap Azhar.

Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Faisal, mengatakan pertimbangan harga ini dibuat dengan memperhatikan bisnis proses dari rapid test antigen sendiri. Mulai dari pengambilan sampel, proses pengolahan sampel, sampai dengan proses pengolahan limbah medis.

Baca: Pelunasan Biaya Haji Tahap Kedua Diperpanjang Hingga Akhir Januari 2026

"Unsur-unsur yang kami perhitungkan dalam perhitungan biaya rapid test itu antara lain biaya tenaga kerja atau SDM meliputi dokter spesialis patologi, tenaga kesehatan baik yang mengambil sampel maupun yang mengolah, maupun yang membuat surat keterangan," ucap Faisal.

Selain itu, biaya habis pakai, seperti reagen rapid tes, juga biaya overhead, dan biaya adminsitrasi, teramsuk keuntungan yang wajar bagi penyedia layanan swab test juga ikut diperhitungkan.

"Kita perhitungkan semua aspek yang menjadi beban struktur yang jadi biaya dari bisnis proses dari rapid antigen tersebut," kata Faisal.

Baca: Pemerintah Dikritik Angkat SPPG sebagai PPPK, Koalisi Guru: Ini Menyakitkan!!!

Sumber: tempo.co

Terkait
Pulihkan Pangan Nasional, Petani di Daerah Bencana Sumatera akan Digaji oleh Pemerintah
Pulihkan Pangan Nasional, Petani di Daerah Bencana Sumatera akan Digaji oleh Pemerintah
Kadin: MBG Berpotensi Kerek Pertumbuhan PDB hingga 3,5
Waduh... Menhaj Akui Hadapi Banyak "Titipan Kepentingan
Update Bencana Sumatera per 31 Desember oleh BNPB: Korb
Lainnya
PT. Pertamina Terminal Sei Siak Gandeng Human Initiative Salurkan CSR di Tanjung Rhu dan Limbungan
PT. Pertamina Terminal Sei Siak Gandeng Human Initiative Salurkan CSR di Tanjung Rhu dan Limbungan
OKP dan TNI Bentrok , Seorang Anggota TNI Kena Hajar hi
Wako Batam Batasi Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA)
Ini 10 Negara Tercerdas di Dunia
Fokus Redaksi
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Pedagang Makanan dan Obat Ilegal di Situs Online Ogah C
Lahan Terbakar di Bintan Hanguskan Rumah Sekcam dan Men
Nasional
DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah
DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah
BKSAP DPR Kutuk Serangan Israel ke Markas Unifil yang T
Sosialisasi Empat Pilar di Marpoyan Damai, Hendry Munie
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Lifestyle
Permata Ummat Berharap Pemerintah Beri Fasilitas Yang Cocok Untuk Para Disabilitas
Permata Ummat Berharap Pemerintah Beri Fasilitas Yang Cocok Untuk Para Disabilitas
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Bantu Umi Marila Janda Ana
RS Zainab Pekanbaru Hadirkan Klinik Fertilitas, Beri Ha
Viral
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Umrah, Sepeda Motor dan Uang Jutaan Rupiah
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Umrah, Sepeda Motor dan Uang Jutaan Rupiah
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Posko Darurat Asap PKS Riau, Dari Over Kapasitas Hingga
Ekonomi
LAZ MHC Raih Opini WTP 2025, Perkuat Langkah Bersama Direktur Baru dan Momentum Ramadhan 2026
LAZ MHC Raih Opini WTP 2025, Perkuat Langkah Bersama Direktur Baru dan Momentum Ramadhan 2026
Anggota DPR Hendry Munief Dorong Sektor Ekraf Dapat Aks
Industri Halal Indonesia di 2025 Tumbuh 6,2 Persen: Q1
Hukum
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
Respon Laporan Masyarakat, Satpol PP Kampar Turun Ke lo
Bupati Kampar Fasilitasi Penyelesaian Konflik Desa Koto