Pengadilan Gelar Sidang 8 Pelaku Intoleran di Solo
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Pengadilan menggelar sidang perdana kasus intoleran di Solo. Delapan pelaku kekerasan dalam kegiatan doa jelang pernikahan yang digelar di Metrodanan, Pasar Kliwon, Kota Solo, beberapa waktu lalu diadili di Pengadilan Negeri Semarang.
Sidang yang digelar secara daring di Semarang, Rabu, 25 November 2020 terbagi dalam tujuh berkas perkara dan dipimpin oleh Hakim Ketua Purjana dan Betsji Siske Manoe secara bergantian. Majelis hakim yang mengadili perkara berada di Pengadilan Negeri Semarang. Sementara jaksa penuntut umum dan para terdakwa berada di Solo.
Kedelapan pelaku intoleran tersebut Arif Nugroho, Budi Doyo, Agus Nugroho, Surono, Muhamad Misran, Sutarto, Muhamad Lahmudin, dan Mochammad Syakir.
Jaksa Penuntut Umum Wahju Darmawan dalam dakwaannya mengatakan kejadian bermula saat massa mendatangi sebuah acara doa menjelang pernikahan atau midodareni yang berlangsung di Jalan Cempaka Nomor 81, Pasar Kliwon, Kota Solo, pada 8 Agustus 2020.
Baca: 13 Pemohon Kembali Gugat Pilpres 2024 ke MK, Minta Gibran Didiskualifikasi
Para pelaku datang ke lokasi setelah memperoleh informasi yang disampaikan melalui grup WhatsApp. Massa yang sudah berkumpul menyebut kegiatan digelar tersebut merupakan kegiatan kelompok Syiah dan meminta untuk dibubarkan.
Jaksa menuturkan polisi yang berjaga di lokasi kejadian sudah menghadang kedatangan kelompok massa itu dan meminta agar membubarkan diri. "Terdakwa mendesak petugas kepolisian dan berusaha masuk lokasi acara," ucapnya.
Peserta doa midodareni yang akhirnya membubarkan diri sempat menjadi korban amukan massa setelah mobil yang ditumpanginya dipukul dengan menggunakan tangan kosong maupun kayu. Bahkan, beberapa peserta doa yang membubarkan diri dengan mengendarai sepeda motor justru menjadi korban kekerasan oleh sekelompok massa itu.
Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 170 atau 160 atau 168 atau 335 KUHP. Terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa dengan penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan eksepsi karena dakwaan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Baca: Puan Buka Suara soal Wacana Penggabungan BMKG dan Badan Geologi
Sumber: tempo.co
