Sumatera Kirim Kartu Pos Tantangan Energi Bersih Untuk Jokowi dan Prabowo
KANALSUMATERA.com - Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) yang merupakan bagian dari gerakan #BersihkanIndonesia, secara simbolik telah mengirimkan kartu pos tantangan mengembangkan energi bersih berkelanjutan kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin maupun paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Kartu pos yang dikirim dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung tersebut berisi tantangan bagi kedua kandidat segera berkomitmen beralih dari energi kotor batu bara ke energi bersih terbarukan. Di samping itu juga berani menghentikan proyek energi kotor batubara yang menyengsarakan rakyat.
Inisiator STuEB, Ali Akbar menyebutkan, total kartu pos yang akan dikirimkan sebanyak 50 ribu kartu. Sisa kartu pos akan dikirim menjelang pelantikan presiden terpilih pada Oktober 2019.
Melalui aksi simbolik yang dilakukan oleh 20 aktivis lingkungan dari masing-masing wilayah sebanyak 20 kartu pos dikirimkan masing-masing 10 kartu pos ke markas TKN Jokowi-Amin dan 10 kartu pos ke markas BPN Prabowo-Sandi di Jakarta.
Kartu pos tersebut dikirimkan melalui kantor pos di masing-masing wilayah dengan menggunakan layanan lacak status kiriman untuk memastikan sampai ke tangan Jokowi dan Prabowo.
Baca: Komisi V DPR Dorong Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2026 Capai 20 Persen
"Sumatera saat ini berada diambang kehancuran ekologis sebagai muara dari rakusnya penggunaan energi kotor batubara," ujar Ali melalui siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (2/4).
Menurutnya, menyandarkan sumber energi dari batubara adalah peta jalan salah dan dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi keselamatan lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya.
Tanpa desakan dan tantangan dari gerakan masyarakat sipil, ia berpendapat kedua kandidat tidak dapat diharapkan untuk beralih dari energi kotor ke energi terbarukan.
"Di masa depan, kandidat terpilih sejatinya harus mampu menentukan energi terbaik dari sumber daya terbaik yang ada di Indonesia sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi,” ucap Ketua Kanopi Bengkulu ini.
Di Bengkulu, pembangunan PLTU batu bara Teluk Sepang saat ini sudah memberikan dampak terhadap petani penggarap lahan. Tanam tumbuh petani digusur terlebih dahulu baru diganti rugi dengan nilai yang tidak adil bagi petani.
Baca: Jelang Masuki Ramadan, Pemulihan Listrik di Aceh Berjalan Optimal
Ditambah lagi ancaman lain apabila PLTU sudah beroperasi.
STuEB mencatat sebanyak 2.732,4 ton persen hari batubara akan dibakar dan menghasilkan 35 persen abu terbang dan abu bawah.
"Melalui kartu pos ini kami minta pemerintah segera hentikan PLTU batubara Teluk Sepang dan beralih ke energi terbarukan,” kata Tamara Natasya, salah seorang pemuda Teluk Sepang yang mengirimkan kartu pos.
Kartu-kartu pos tersebut juga menyuarakan keprihatinan dari setiap wilayah. Khususnya dari kalangan anak muda Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang tempat tinggalnya rusak dan tercemar oleh proyek energi kotor batubara.
Salah satunya dari Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat yang terdampak pencemaran tambang batu bara dan operasional PLTU batu bara Keban Agung.
Baca: Perbatasan RI–Malaysia di Kaltara Dinilai Rawan, Umbu Kabunang: Garis Depan Harus Jadi Prioritas
“Tiap hari debu dan abu batu bara dari PLTU dan pengerukan batu bara terhirup oleh warga desa kami,” ujar Rusdi dari Desa Muara Maung yang juga terlibat dalam aksi pengiriman kartu pos tersebut.
Di Aceh, aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR), Maskur menyebutkan tambang batubara dan PLTU Nagan Raya menjadi sumber konflik lingkungan bagi masyarakat Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.
Dampak debu yang dihasilkan dari stockpile tambang PT Mifa Bersaudara dan PLTU Nagan Raya telah berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar.
Sejauh ini pemerintah setempat khusus Nagan Raya dinilai tak memiliki niat menyelesaikan konflik lingkungan dari debu batubara
Sementara Direktur LBH Pekanbaru, Aditia Bagus Santoso meminta siapapun pasangan presiden dan capres terpilih harus peka terhadap energi bersih sebagai pilihan utama kebijakan atas sumber kelistrikan di Indonesia.
Baca: Pelunasan Biaya Haji Tahap Kedua Diperpanjang Hingga Akhir Januari 2026
"Golput adalah alternatif pilihan bagi presiden yang tidak pro terhadap energi bersih," tegasnya. Kso
