Anggaran BP2MI Ditambah, Benny Rhamdani: Terima Kasih Presiden Jokowi
KANALSUMATERA.com - Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terus melakukan terobosan terhadap institusi yang ia pimpin. Kali ini, ia mengumumkan secara luas ke publik anggaran yang didapat BP2MI pada tahun 2024. Pengumuman itu disertai rincian alokasi penggunaannya.
"Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral transparansi dan keterbukaan BP2MI kepada publik dan kita ingin memulainya running di 2024," ujar Benny dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/12/2023).
"Budaya transparansi, terbuka itu sudah kita lakukan itu berjalan sejak tahun 2020 sejak saya memimpin. Dimana berbagai kegiatan BP2MI selalu disiarkan secara live apakah melalui Facebook apakah melalui YouTube dan berbagai platform media sosial. Mungkin ini juga yang pertama dilakukan oleh kementerian/lembaga dimana BP2MI akan menyampaikan secara terbuka berapa besar anggaran BP2MI dialokasikan untuk kegiatan dan program apa saja," imbuh Wakil Ketua Umum Hanura tersebut.
Pada tahun depan, BP2MI memperoleh anggaran sebesar lebih dari Rp530 miliar, tepatnya Rp 530.513.681.000. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun 2023, yang total Rp382.823.821.000.
Kenaikan anggaran ini dinilai Benny sangat membantu BP2MI dalam menjalankan tugas, utamanya melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).
Baca: Wakil Menteri Perang AS Temui Menhan Sjafrie, Bahas Kelanjutan Kerja Sama Pertahanan RI-AS
"Dalam beberapa kali saya mengikuti rapat dengar pendapat anggota dan pimpinan Komisi IX saya katakan anggaran BP2MI sangat tidak ideal. Bahwa 60 persen selama 5 tahun terakhir, anggaran BP2MI total pagu BP2MI itu merupakan belanja operasional, termasuk belanja pegawai. Sementara 40 persen itu belanja barang non operasional yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Di situ tidak idealnya. Sehingga kami tidak henti-henti terus menyampaikan perjuangan agar anggaran BP2MI ditambah," papar Benny
Anggaran sebelumnya yang tak cukup, kata Benny membuat pelaksanaan program dan kegiatan di BP2MI menjadi tidak maksimal.
"Di antaranya masih terdapat kekurangan anggaran baik untuk program prioritas nasional maupun prioritas lembaga selain itu terjadi pengurangan anggaran dari blokir automatic adjustment," kata dia.
Adapun uang lebih dari Rp530 miliar ini rencananya akan dialokasikan ke lima satuan kerja (satker) di tingkat pusat yakni tiga kedeputian, sekretariat, dan inspektorat, serta kepada 23 satker daerah dalam hal ini BP3MI.
Postur anggaran BP2MI Tahun 2024, kata Benny memiliki proporsi yang jauh lebih baik di mana 46 persen dari total pagu BP2MI merupakan belanja operasional termasuk belanja pegawai dan 54 persen atau lebih besar merupakan Belanja Barang Non Operasional (BBNO) yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan PMI.
Baca: Pakar Usul Nama RUU Perampasan Aset Diubah, DPR Diminta Perkuat Perlindungan Hak Rakyat
Adapun alokasi anggaran BP2MI tahun ini, terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp131.794.045.000, belanja operasional perkantoran Rp105.368.336.000, kegiatan prioritas nasional Rp112.053.726.000, dan kegiatan prioritas lembaga Rp181.297.574.000.
Benny dan jajaran secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penambahan anggaran BP2MI ini.
"Saya dan seluruh jajaran BP2MI menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena ini peristiwanya disetujui setelah disampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Jadi selain kepada Bapak Presiden kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI, terima kasih juga kepada pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI," papar Benny.
Benny yakin, peningkatan anggaran dapat mendorong lebih kuat peran negara dalam memberikan perlindungan PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki.
Ia pun memerintahkan jajaran agar menggunakan anggaran secara efisien dan efektif. Benny juga meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Pengawasan secara eksternal terhadap uang rakyat tersebut, juga diharapkannya.
Baca: Gaji dan Tunjangan Guru Diminta Naik Usai Pemerintah Tingkatkan Tukin Prajurit TNI
"Tidak cukup dipertanggungjawabkan secara administratif, tapi juga penggunaannya yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Karena sekali lagi di atas pertanggungjawaban administratif ada yang lebih penting dan terhormat yaitu pertanggungjawaban moral dunia dan akhirat, atas penggunaan se sen pun uang rakyat, uang yang khususnya disumbangkan oleh para pekerja migran Indonesia," tegasnya.
"Silakan pekerja migran, publik, LSM, para pegiat kemanusiaan atau teman-teman aktivis antikorupsi ini bisa kontrol semua," sambung Benny.
