Dari Kunjungan Komisi V DPR RI ke Riau: Banyak Catatan Evaluasi yang Harus Diselesaikan

KANALSUMATERA.com - Pekanbaru - Anggota Komisi melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemprov Riau, Bupati/Walikota, Mitra Komisi V di Kediaman Gubernur Riau. Kegiatan ini banyak memberikan catatan dan evaluasi atas pembangunan dan rencana pembangunan di Riau.

Beberapa catatan dari anggota Komisi V dan Mitra Komisi V diantaranya, pertama terkait pembangunan Roro Dumai Melaka, menurut Perwakulan Dirjen Hubungan Laut, belum terlihat keseriusan pihak Malaysia dalam kerjasama ini. Melihat kurang antusias ini, mereka akan menahan progres pembangunan Roro Dumai-Melaka ini hingga adanya kejelasan MoU dengan Pihak Melaka.

Kemudian ada juga persoalan status serah terima lahan dari pemerintah daerah ke pihak kementerian. Jika serah terima lahan ini selesai maka ada beberapa pembangunan yang dapat dikerjakan di tahun 2024.

Menanggapi hal ini, Gubernur Riau menyampaikan ke anggota Komisi V bahwa para kepala daerah telah menyiapkan anggaran untuk itu, namun belum direalisasikan. Dia berjanji dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan kepala daerah.

Baca: Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat Puji Pelaksanaan Haji 2026 Namun Memberikan Catatan Perbaikan

Kemudian dari mitra Komisi V menyoroti masih adanya pembebasan lahan ruas tol Pekanbaru-Bangkinang yang belum dibayarkan. Pada kasus ini, ada dua persoalan yang terjadi yaitu status lahan yang masih termasuk HPT dan juga adanya perbedaan harga yang mencolok. Sehingga beberapa ruas belum dapat dikerjakan.

Namun itu, pihak PT. Hutama Karya sebagai kontraktor menyatakan optimis ruas Pekanbaru-Bangkinang akan selesai pada akhir tahun 2021.

Gubernur Riau, Syamsuar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa usulan program untuk tahun 2022 yang telah diusulkan. Dia berharap usulan tersebut dapat terwujud.

"Semoga usulan-usulan ini dapat terwujud," harap Gubri.

Baca: Di Hadapan Perwakilan 150 Negara, Dr. Syahrul Aidi Kecam Keras Tindakan Israel di Timur Tengah

Syahrul Aidi Maazat menyampaikan bahwa dia selalu menyampaikan posisi Riau dalam menambah pendapatan negara. Namun apa yang Riau dapatkan tidak sesuai dengan kontribusi yang diterima.

"Bahkan di Komisi V kita sepakat dan menyampaikan aspirasi bahwa jalan daerah dapat dibangun kementerian. Selama ini pembangunan dibatasi oleh pembatasan kewenangan. Ada kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten." tegasnya.

Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Ketua Tim Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie berharap pandemi segera berakhir sehingga pembangunan juga bisa dilaksanakan dengan normal.

"Terkait usulan dari pak gubernur tentu nanti akan kita lihat dan akan kita tidak lanjuti," ujar Syarief.

Baca: BKSAP DPR Kutuk Serangan Israel ke Markas Unifil yang Tewaskan Prajurit TNI

Ia juga mengatakan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka mengawasi pelaksanaan pengembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi, BMKG, serta Basarnas.

"Selain itu juga menjawab aspirasi Pemerintah Provinsi Riau terkait pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya melalui APBN," tambahnya. ***