Gelar Diskusi Tertutup, MUI Bahas Nasib PUBG di Indonesia
KANALSUMATERA.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada sore hari ini, Selasa (26/3/2019), menggelar pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas "nasib" gim kekerasan yang dalam ini terutama menyangkut Player Unknown's Battleground (PUBG) di Indonesia.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kemkominfo), Asosiasi e-Sport Indonesia, psikolog, serta jajaran pimpinan dan anggota komisi DP MUI.
Diskusi ini seperti yang dilansir dari Liputan6.com digelar secara tertutup, dan diperkirakan selesai sebelum Maghrib. Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF, mengatakan dalam diskusi ini akan dilihat sejauh mana dampak mudharat gim kekerasan ini.
Selain itu, juga akan dilihat seberapa banyak dampaok positif dan negatif dari gim tersebut.
"Hasil pembasan ini akan menjadi pertimbangan untuk membuat fatwa nantinya, dan akan menjadi acuan pemerintah untuk membuat regulasi yang nantinya mengikat masyarakat. Karena kalau hanya sekadar fatwa, itu tidak mengikat," tutur Hasanuddin dalam pembukaan Focus Group Dicusion (FGD) dengan tema "Games Kekerasan dan Dampaknya bagi Masyarakat" di kantor pusat MUI di Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Baca: Gus Kikin Resmi Pimpin PBNU 2026-2031, Terpilih Lewat Musyawarah AHWA
Menurutnya, akan ada dua pedoman untuk menentukan solusi yang akan diambil oleh MUI nantinya. Jika suatu tindakan atau perbuatan dampaknya merugikan, merusak, dan membahayakan masyarakat, maka mata rantai atau perantara yang menyebabkan hal itu harus dicegah, ditutup. Begitu pula sebaliknya.
"Kita akan lihat sejauh mana dampak dari gim ini. Apakah positifnya lebih banyak daripada negatifnya, kita akan lihat nanti," sambungnya.
Bukan Hanya Fatwa
Ditambahkan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, fatwa bukan satu-satunya hasil pengkajian mengenai masalah ini. Menurutnya, bisa saja hasilnya bukan fatwa, tapi juga perbaikan regulasi, penegakan hukum, atau rekomendasi.
Baca: Kemhan Siapkan Satu Yon TP dan Dua Batalyon Komcad di Setiap Kabupaten/Kota
"Hasilnya bisa jadi fatwa, perbaikan regulasi, penegakan hukum, atau rekomendasi. Semuanya itu nanti tergantung hasil pendalaman," tutur Asrorun.
Adapun sebelumnya, Wakil Sekjen MUI Pusat, Amirsyah Tambunan, mengatakan finalisasi kepastian soal PUBG akan dilakukan paling lama bulan depan.
"Ya tidak terlalu lama. Paling lama 1 bulan. Bahkan lebih cepat lebih baik supaya orang tidak bingung, tidak ada keraguan justru harus ada kepastian," kata Amirsyah usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (25/3/2019).
Masukan Berbagai Pihak
Baca: Polda Metro Jaya Ungkap Dugaan Penyelundupan 150 Kg Pasir Timah dalam Truk Ekspedisi
Amirsyah menyebut pihaknya masih terus meminta masukan berbagai pihak sebelum memutuskan fatwa PUBG. Kajian-kajian yang masuk ke MUI akan dipertimbangkan dengan baik.
"Apakah nanti fatwanya segera akan diterbitkan, tergantung pada kajian akademik dan masukan dari bebagai pihak. Aspek kesehatan, psikologi, semua pihak kita mintai masukan," ucapnya.
Amirsyah mengatakan, MUI mendukung gim yang mengedukasi generasi muda. Misalnya, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam dan matematika.
Tapi kalau yang kekerasan, pornografi, horor, jelas merusak pikiran-pikiran dari generasi muda kita. Bahkan tertanam sikap radikal teroris dalam diri mereka itu. Maka harus ditolak," katanya. Kso
