Karhutla Berulang Tiap Tahun, Syahrul Aidi Dorong TNI Jalankan Operasi secara Terencana dan Terpadu
KANALSUMATERA.com - JAKARTA, 16 Oktober 2026 — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. Syahrul Aidi Maazat, mendorong optimalisasi peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang terencana, terkomando, serta didukung kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista), sesuai amanat undang-undang.
Data pemerintah menunjukkan bahwa skala karhutla tahun ini cukup besar. Luas lahan yang terbakar secara nasional pada Januari–Juni 2026 tercatat lebih dari 107 ribu hektare. Riau menjadi salah satu provinsi dengan luas kebakaran terbesar, mencapai hampir 19 ribu hektare hingga awal September.
Sementara itu, titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sempat melonjak hingga ribuan titik dalam sehari. Memasuki Oktober, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional kembali meningkat tajam, meskipun periode puncak kemarau diperkirakan telah berlalu.
“Karhutla ini bukan bencana yang datang tiba-tiba. Ia berulang setiap tahun, di provinsi yang sama, pada bulan yang sama. Kalau ancamannya bisa diprediksi, maka penanganannya harus bisa direncanakan seperti sebuah operasi militer, dengan komando yang jelas, pembagian sektor, dan kesiapan sejak sebelum api muncul,” ujar Syahrul Aidi.
Landasan Hukum Pelibatan TNI Sudah Jelas
Baca: Mendagri Kaji Peluang Petugas Damkar dan Satpol PP Jadi PNS
Syahrul Aidi mengingatkan bahwa undang-undang tentang TNI telah memasukkan tugas membantu menanggulangi akibat bencana alam sebagai bagian dari OMSP. Oleh karena itu, pelibatan TNI dalam penanganan karhutla tidak semestinya dipandang sekadar sebagai bantuan tambahan, tetapi perlu dipersiapkan melalui doktrin, organisasi, dan dukungan anggaran yang memadai.
“Kita mengapresiasi pengerahan lebih dari 80 ribu personel TNI tahun ini. Namun yang perlu kita dorong adalah perubahan cara pandang: dari TNI sebagai tenaga tambahan di lapangan, menjadi TNI yang menjalankan OMSP utuh, terintegrasi dengan BNPB, Kementerian Kehutanan, dan pemerintah daerah, tanpa mengurangi prinsip supremasi sipil dan keputusan politik negara,” tegasnya.
Asap Lintas Batas Menyangkut Kedaulatan dan Diplomasi
Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri, Syahrul Aidi menegaskan bahwa karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menyangkut wibawa Indonesia di tingkat regional.
Asap yang melintasi batas negara berpotensi memicu tekanan diplomatik serta memengaruhi posisi Indonesia di kawasan ASEAN. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi.
Baca: Hendry Munief Dorong RUU Kawasan Industri Wajibkan Pendampingan UMKM dan IKM
“Ketika asap kita sampai ke negara tetangga, yang dipertaruhkan adalah nama baik bangsa. Penanganan karhutla yang cepat dan tegas adalah bagian dari menjaga kedaulatan dan martabat diplomasi Indonesia,” katanya.
Lima Dorongan Fraksi PKS untuk Penanganan Karhutla
Untuk memperkuat penanganan karhutla, Syahrul Aidi menyampaikan lima dorongan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan TNI.
1. Membentuk komando operasi yang permanen dan siaga musiman
TNI perlu memiliki struktur komando operasi penanganan karhutla yang dapat diaktifkan sebelum musim kemarau, terutama di enam provinsi prioritas. Langkah ini dinilai penting agar kesiapan personel dan pembagian wilayah operasi sudah tersedia sebelum kebakaran meluas.
Baca: BGN Temukan 414 Rekening SPPG Bermasalah, Rp311 Miliar Langsung Dikembalikan ke Kas Negara
2. Memperkuat dukungan alutsista
Pengadaan dan pemeliharaan pesawat angkut, helikopter, serta dukungan kemampuan teknologi modifikasi cuaca perlu direncanakan secara matang. Kesiapan tersebut diharapkan dapat mendukung pemadaman dari udara maupun operasi kemanusiaan saat terjadi bencana.
3. Mengoptimalkan intelijen dan pengawasan teritorial
Satuan kewilayahan dan kemampuan pemantauan TNI dapat dimanfaatkan untuk mendukung deteksi dini karhutla. Upaya ini juga perlu disinergikan dengan aparat penegak hukum guna menindak pelaku pembakaran lahan, termasuk apabila melibatkan korporasi, sesuai kewenangan masing-masing.
4. Memastikan kepastian anggaran OMSP
Baca: Sidang Praperadilan MBG, Kejagung Beber Dugaan Korupsi Picu Pemborosan Rp10,5 Triliun per Tahun
Komisi I DPR RI akan mendorong agar kebutuhan anggaran OMSP untuk penanggulangan bencana dialokasikan secara jelas dalam pembahasan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan demikian, pelaksanaan tugas penanggulangan bencana tidak mengurangi kebutuhan anggaran pembinaan kekuatan pertahanan.
5. Melakukan evaluasi bersama mitra kerja
Komisi I DPR RI perlu meminta penjelasan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI mengenai evaluasi pelibatan TNI dalam penanganan karhutla sepanjang 2026. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan strategi, kesiapan personel, dan dukungan peralatan untuk menghadapi musim kemarau tahun berikutnya.
Syahrul Aidi menegaskan bahwa kerja keras prajurit di lapangan harus diimbangi dengan kejelasan doktrin, kecukupan peralatan, dan dukungan anggaran yang memadai.
“Prajurit kita sudah bekerja keras di lahan gambut, di tengah asap dan panas. Tugas kami di DPR adalah memastikan mereka bekerja dengan doktrin yang jelas, peralatan yang memadai, dan anggaran yang cukup. Jangan sampai tahun depan kita kembali memadamkan api dengan cara yang sama,” pungkas Syahrul Aidi.
