Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Periksa Kepala Bidang Pustekdata LAPAN
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Bidang Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Ayom Widipaminto pada Rabu, 20 Januari 2021.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Ayom diperiksa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi di Badan Informasi dan Geospasial dan Lapan Tahun Anggaran 2015.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PRK (Priyadi Kardono, Kepala BIG 2014-2016)," kata Ali melalui keterangan tertulis pada Kamis, 21 Januari 2021.
Selain itu, KPK juga memeriksa Direktur PT Bhumi Prasaja, Rasjid A. Aladdin; Ketua Kelompok Kerja Citra Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) BIG 2015, Elyta Widyaningrum; dan Fungsional Surveyor Pemetaan Muda BIG 2015, Agung Indrajit.
Baca: 13 Pemohon Kembali Gugat Pilpres 2024 ke MK, Minta Gibran Didiskualifikasi
Ali mengatakan ketiga saksi diperiksa untuk tersangka yang sama, yakni Priyadi Kardono.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala BIG 2014-2016 Priyadi Kardono dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lapan 2013-2015 Muchamad Muchlis.
KPK menduga kasus ini bermula pada 2015 saat Badan Informasi Geospasial bekerja sama dengan Lapan dalam pengadaan CSRT. Sejak awal diduga telah ada kesepakatan untuk merekayasa proses pengadaan yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh Pemerintah.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menduga kedua tersangka melakukan beberapa pertemuan dengan perusahaan calon rekanan. Perusahaan rekanan yang ditentukan menerima proyek tersebut yakni PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT BP.
Baca: Terungkap Modus Jual Beli Titik Dapur MBG, BGN Libatkan Kejaksaan Usut Dugaan Oknum Internal
KPK menduga dalam setiap pembayaran di perkara korupsi pengadaan Citra Satelit, tersangka menyuruh stafnya tidak melengkapinya dengan dokumen administrasi dan kontrol kualitas. KPK menduga atas perbuatannya negara rugi Rp 179 miliar.
Baca: Anggaran MBG Dipisah, Komisi X DPR Dorong Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas APBN 2027
Sumber: tempo.co
