Pejuang Daerah Otonomi Baru: Kata 'Nanti' Dari Pemerintah Itu Hanya Tipu-Tipu

KANALSUMATERA.com - Pejuang Daerah Otonomi Baru (DOB) dari berbagai daerah berkumpul di DPD untuk mendorong pemerintah menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dan RPP Desain Penataan Daerah (Detada).

Tuntutan itu dilakukan setelah pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak adanya DOB karena alasan biaya.

Penanggung Jawab DOB Papua, Philips Wona seperti yang diberitakan Rmol.co mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menandatangani RPP tersebut. Dia yakin negara punya cukup uang untuk memekarkan wilayah di Papua.

“Sebab, kalau tidak ada uang kita pasti sudah bubar,” ujar Philips di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/1).

Baca: Target IKN Nol Kemiskinan 2035, Otorita Gandeng PNM Perkuat Pembiayaan UMKM Lokal

Dia mengaku sudah bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Tapi, Philips mencium ada gelagat tipu muslihat dari pertemuan tersebut.

“Kami kemarin sudah ketemu dengan Kantor Staf Presiden dia bilang ‘nanti’, nah kata ‘nanti’ ini bagi kami di Papua sudah tipu-tipu,” ucapnya

Lanjut dia, jika DOB ini tidak segera ditandatangani oleh presiden dikhawatirkan stabilitas nasional bisa terganggu.

“Kami minta Bapak Presiden untuk menandatangani DOB agar tidak mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.

Baca: BGN Raih Opini WTP dari BPK, Laporan Keuangan Era Dadan Hindayana Dipuji DPR

Putra pejuang Trikora yang membebaskan Irian Barat ini menilai bahwa permintaan masyarakat Papua hanya kesejahteraan. Sementara pemekaran adalah salah satu solusinya.

“Kami datang ini tidak untuk minta merdeka atau bikin makar, tidak. Kami hanya minta presiden tanda tangan, ini kan amanat UU,” pungkasnya. Kso