Pemda Diminta Percepat Pengadaan Barang/Jasa, LKPP Mudahkan Beberapa Hal

Mawardi Tombang
Rabu, 2 Juni 2021 06:46:25

KANALSUMATERA.com - Jakarta - Data kinerja Pengadaan LKPP Per 17 MEI 2021 menunjukkan anggaran belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) pemerintah daerah tahun anggaran 2021 sebesar 606,6 triliun rupiah. Dan sebanyak 586,1 triliun rupiah sudah diumumkan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Dari data di atas menunjukkan bahwa 97% total anggaran belanja PBJP Pemda sebenarnya sudah bisa dilihat dan dikompetisikan oleh para pelaku usaha. Namun dari anggaran tersebut baru terealisir 43,8 triliun rupiah atau 8%. Rendahnya realisasi anggaran pernah disoroti oleh Presiden Joko Widodo. Presiden kemudian meminta pemerintah daerah untuk mempercepat belanja agar target pertumbuhan ekonomi 7% pada Kuartal II/2021 dapat tercapai.

Menindaklanjuti hal itu, LKPP dan Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 11 Mei 2021. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto seperti dikutip dari swa.co.id mengatakan, langkah percepatan pertama yang harus diambil oleh pemerintah daerah adalah dengan segera melakukan penyesuaian organisasi pengadaan barang/jasa. Contohnya, Pengguna Anggaran (PA) segera menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Baca: Terkait Pendaftaran Calon ASN 2021, BKN: Peserta Tidak Perlu Upload Ijazah

Apabila tidak ada PPK, maka tugas PPK dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pendelegasian dari PA. Selain itu PA dan KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK.

"Baik PPK ataupun PPTK wajib memiliki sertifikat kompetensi PBJ, atau setidaknya memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar,” jelas Roni.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kewajiban penggunaan PDN (produk dalam negeri), maka Pemda wajib mengalokasikan paling sedikit 40% nilai APBD untuk usaha mikro kecil (UMK), dan koperasi. Setelah penyesuaia organisasi bagan kerja, perangkat daerah diminta juga wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.

Baca: Dituduh Hendak Rebut Demokrat, Moeldoko: Ini Dagelan Aja

Apabila ada penyedia usaha non kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan, maka wajib bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak sesuai kemampuan pelaku usaha. Pemda juga didorong untuk mengutamakan belanja PBJ kepada pedagang yang tergabung dalam marketplace yang terdaftar dalam Program Bela Pengadaan.

Untuk memperlancar transaksi pembayarannya, bendahara di masing-masing SKPD menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Bank Pembangunan Daerah yang bekerjasama dengan Bank BUMN. “Selain itu, bendaraha tidak perlu meminta bukti pertanggungjawaban seperti SPK, meterai, cap penyedia, atau bahkan tanda tangan untuk transaksi sampai dengan Rp10 juta maka cukup melampirkan bukti pembelian.“ tegas Roni.

Berikutnya, menyederhanakan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pengadaan. Roni menyatakan dalam SEB disebutkan bahwa untuk pembelian hingga Rp10 juta, pelaku usaha cukup melampirkan bukti pembayaran, pembelian hingga Rp50 juta maka kewajibannya hanya menggunakan kuitansi. Kemudian, untuk pengadaan barang/jasa Rp 50juta-200 juta menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).

Baca: Polemik Revisi UU Pemilu, Kemendagri Ingin Pilkada Tetap 2024

“Termasuk jasa konsultasi paling banyak Rp 100 juta dan konstruksi paling banyak Rp 200 juta menggunakan SPK. Untuk pengadaan melalui e-purchasing cukup menggunakan surat pesanan,” tukasnya.

LKPP, Kemendagri dan stakeholder terkait akan melakukan langkah monitoring dan evaluasi secara periodik kinerja PBJ pemerintah daerah. Maka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan, perangkat daerah diingatkan untuk memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. ***

Terkait
NasDem: Yang Anggap Normalisasi Pilkada Demi Anies, Berpikirnya Sempit
NasDem: Yang Anggap Normalisasi Pilkada Demi Anies, Berpikirnya Sempit
Bupati Sleman Positif Usai Vaksinasi Covid-19, Kemenkes
KPK Lelang Perhiasan dan 2 Kendaraan Dari Kasus Korupsi
Komnas HAM: Jika Mobil Pengawal Rizieq Tak Menunggu, Pe
Lainnya
Diskop UKM Pekanbaru Imbau Pelaku UMKM Segera Daftar BPUM
Diskop UKM Pekanbaru Imbau Pelaku UMKM Segera Daftar BPUM
APP Dukung Pasar Kodim Disulap Jadi Malioboro-nya Pekan
Pemuda Dewan Dakwah Kampar Berencana Adakan Nobar G30S/
Kayu Kaliandra Dirancang Jadi Biomassa Pembangkit Listr
Fokus Redaksi
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Pedagang Makanan dan Obat Ilegal di Situs Online Ogah C
Lahan Terbakar di Bintan Hanguskan Rumah Sekcam dan Men
Politik
DPP PKS Sambangi Kepri, Perkuat Misi PKS pada Pemilu 2024
DPP PKS Sambangi Kepri, Perkuat Misi PKS pada Pemilu 2024
Pemilu 2024, PKS Sumbagut Targetkan Menang Besar di Per
Hendry Munief dan Syahrul Aidi Hadiri Halal bi Halal PK
Kriminal
Lawan Terorisme, Indonesia Dapat Tiru Konsep CTAP Selandia Baru
Lawan Terorisme, Indonesia Dapat Tiru Konsep CTAP Selandia Baru
Bom Bunuh Diri di Makasar, Pelaku Pasangan Suami Istri
Polresta Pekanbaru Berhasil Tangkap Tahanan Narkoba Yan
Olahraga
Batam Segera Miliki Sirkuit Motor GP, Ketua MPR Dukung Penuh
Batam Segera Miliki Sirkuit Motor GP, Ketua MPR Dukung Penuh
Turnamen Boxing Piala Wako Batam Sukses Digelar
Keluarga Besar Kecamatan Binawidya Canangkan Olahraga B
Ottech
Wali Kota Batam Sambut Menkominfo Tinjau Proyek Pembangunan Data Center
Wali Kota Batam Sambut Menkominfo Tinjau Proyek Pembangunan Data Center
Awas.. Ada Judi Berbungkus Game Anak-Anak di iOS
Begini Tipe Perilaku Penipuan di Whatsapp dan Cara Meng
Entertainment
Tunggu ya , Serial Televisi Star Wars Segera Diproduksi
Tunggu ya , Serial Televisi Star Wars Segera Diproduksi
Ustadz Abdul Somad di Medan: Ngeri-ngeri Sedap Juga Kur
Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Solok Apresiasi Pelaya
Daerah
Pemko Pekanbaru Targetkan Akhir Tahun 2021 tidak Pakai Masker
Pemko Pekanbaru Targetkan Akhir Tahun 2021 tidak Pakai Masker
Meriahkan HUT ke-237 Pekanbaru, Pemko Akan Gelar Vaksin
37 Kelurahan di Kota Pekanbaru Masih Berstatus Zona Mer