Ratusan PMI Un-prosedural Dipulangkan dari Uni Emirat Arab, Kepala BP2MI: Ini Kejahatan Masa Lalu
KANALSUMATERA.com - Jakarta - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerima sebanyak 101 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari negara penempatan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, bahwa ratusan PMI tersebut mayoritas perempuan merupakan pekerja yang berangkat secara un-prosedural pada lima tahun lalu.
Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu merinci ratusan PMI terdiri atas 46 ibu dan 55 anak, baik bayi maupun balita.
"Kalau kita melihat data mereka ini rata-rata berangkat di atas lima tahun lalu dengan cara un-prosedural, artinya mereka ini korban dari para sindikat," kata Benny kepada wartawan di Kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (13/11/2023).
Baca: DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah
Benny menyebut pemulangan PMI non prosedural dari Uni Emirat Arab terlaksana atas fasilitasi dan kerja sama KBRI dengan otoritas Imigrasi UEA. "Pemulangan ini tidak lepas dari kolaborasi semua lembaga, pemulangan dari luar negeri merupakan tanggung jawab Kemenlu," ucap dia.
Benny memastikan, akan memfasilitasi pemulangan ratusan PMI itu ke kampung halamannya masing-masing yang tersebar dari beberapa provinsi, di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Sulawesi.
"Kalau pemulangan dari luar negeri itu tanggung jawab Kemenlu, setelah sampai di Indonesia menjadi tanggung jawab BP2MI. Mereka akan kita pulangkan ke kampung halamannya masing-masing dan semua biaya tanggung jawab BP2MI,'' ujar dia.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) itu menjelaskan, PMI tersebut merupakan korban perdagangan orang yang dilakukan sebelum masa kepemimpinannya. "Ini mereka berangkat lima tahun lalu sebelum saya memimpin BP2MI, artinya ini kejahatan masa lalu," tuturnya.
Baca: Sosialisasi Empat Pilar dengan Perempuan Muhammadiyah, Hendry Munief Puji Kontribusi PW Aisyiyah
Benny menyebut pemulangan PMI dari negara penempatan yang berangkat secara un prosedural bukan pertama kalinya dilakukan oleh BP2MI. Benny mengatakan, sepanjang dirinya menahkodai BP2MI sudah ratusan PMI berhasil dipulangkan.
"Ini sudah kesekian kalinya kami menerima PMI un-prosedural dari negara penempatan, sudah ratusan yang kami pulangkan ke kampung halamannya, tidak sedikit yang mengalami kekerasan fisik, sekali lagi ini kejahatan masa lalu," tegasnya.
Selain itu, Benny juga memastikan lembaga yang dinahkodai akan terus bekerja memberantas penempatan PMI Un-prosedural.
"Perlu saya sampaikan bahwa kejahatan kemanusiaan ini tidak bisa ditoleran, saya dan beserta jajaran BP2MI akan terus bekerja memberantas para sindikat," tegasnya.
Baca: Komisi V DPR Dorong Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2026 Capai 20 Persen
Benny menegaskan, tidak akan tunduk sedikit pun kepada para sindikat PMI. Benny menegaskan lagi, lembaganya siap menabur ganderang perang dengan para sindikat tersebut.
"Saya berulang kali katakan tidak yakin sedikit pun dengan bandar sindikat, saya sering katakan ayo kita perang demi merah putih dan masa depan anak bangsa," tuturnya. (Rls)
