Telegram Kapolri: Pedoman UU ITE dan Ujaran Kebencian Diselesaikan Mediasi
KANALSUMATERA.com - Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada hari ini menerbitkan telegram yang berisi penanganan perkara Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Telegram tersebut dikirimkan ke seluruh Polda se-Indonesia.
Dalam telegram tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa ujaran kebencian yang termasuk di dalamnya yaitu pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan dapat diselesaikan dengan mediasi. "Memedomani Pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE, Pasal207 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP," demikian tertulis dalam TR bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 bertanggal 22 Februari 2021 yang diterima Tempo.
Selain terkait pencemaran nama baik, kasus tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa, seperti yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama atau ras dan etnis, juga bisa diselesaikan mediasi. "Memedomani Pasal 28 ayat 2 UU ITE, Pasal156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 4 UU No 40 Tahun 2008, serta tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran memedomani Pasal 14 ayat 1 UU No 1 Tahun 1946."
Selain itu, mereka yang berperkara dalam tindak pidana yang disebutkan, tidak akan ditahan. "Dan dapat diselesaikan dengan cara restorative justice." begitu bunyi telegram tersebut. Adapun untuk pelaksanaan gelar perkara UU ITE, diperintahkan untuk melalui virtual meeting bersama Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim dan Direktur Tindak Pidana Siber dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan tersangka.
