DPR Desak Pemerintah Segera Salurkan Bannsos, Tanpa Menunggu Data Final
KANALSUMATERA.com - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Achmad mendesak pemerintah segera menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia. Tanpa harus menunggu data final dari pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Achmad saat rapat kerja virtual dengan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara dan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, Rabu (6/5).
"Saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan itu terutama di 5luar Pulau Jawa. Kalau di Jawa mungkin sudah mumpuni (bantuannya-red)," kata kata Achmad.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau I itu juga menyarankan agar pemerintah tidak terlalu bertele-tele mengenai data untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid-19 ini.
Baca: BKSAP DPR Kutuk Serangan Israel ke Markas Unifil yang Tewaskan Prajurit TNI
"Kondisi saat ini, pemerintah harus mengutamakan tujuan dari pada proses. Jangan sampai karena prosesnya yang rumit jadi berlaku zolim ke rakyat,"
Oleh sebab itu, lanjut Achmad, supaya bantuan ini cepat disalurkan ke masyarakat, maka pemerintah tidak terlalu kaku dan selektif dalam mendata calon penerima bantuan tersebut. Dengan seperti itu, masyarajat merasa pemerintah hadir disaat mereka memang benar-benar membutuhkan.
"Ini (data-red) mengalir saja, jadi begitu dikirim oleh Dinas Sosial dan diteken oleh bupati berapa orangnya, lalu data itu dikirim ke Kemensos, dan Kemensos langsung diturunkan bantuan itu," ujarnya.
"Jadi saran kami ya simultan aja. Data mengalir saja, bantuan juga mengalir gitu. Jadi kita tidak mempertentangkan tumpang tindih data dan segala macam," jelasnya.
Baca: BKSAP DPR-Kemenlu Selaraskan Arah Diplomasi Indonesa dan Sinergi Parlemen dan Eksekutif
Achmad mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya menjadi kepala daerah yakni Bupati Rokan Hulu selama dua periode, persoalan tumpang tindih data itu memang sudah hal biasa terjadi. Namun, jangan karena data yang belum final, negara terlambat hadir membantu rakyatnya.
"Persoalan data itu sudah biasa terjadi. Saya dua periode jadi bupati. Jadi tau persis kondisi dilapangan. Gak ada masalah seandainya ada data penerima yang double, itu tidak maslah ketimbang bantuan itu terlambat bahkan tidak diterima sama rakyat,"pungkasnya. ***
