Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Kemiskinan, Sebut Lebih Baik Tak Jadi Presiden
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pemerintahannya. Ia bahkan menyatakan lebih baik tidak menjadi presiden apabila rakyat Indonesia terus hidup dalam kemiskinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa jabatan presiden harus membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat, bukan sekadar menjadi posisi kekuasaan.
Baca: DPR Desak Pemerintah Fasilitasi Jemaah Umrah Batal Berangkat Akibat Penutupan Bandara Riyadh
"Tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera. Saya tidak mau jadi presiden rakyat saya miskin terus. Saya tidak mau jadi presiden. Malu saya, lebih baik saya enggak jadi presiden," ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen yang disampaikan Presiden untuk menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas pemerintah.
Baca: Anwar Usman Kembali ke Lingkar Kekuasaan, Kini Jadi Wantimpres
Pemerintah Fokus Gerakkan Ekonomi dari Daerah
Prabowo menjelaskan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dilakukan dengan memperkuat aktivitas ekonomi dari tingkat bawah. Pembangunan, menurutnya, tidak boleh hanya berpusat pada kelompok atau wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk petani, nelayan, pedagang pasar, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca: Hendry Munief: Konektivitas Antarpulau Jadi Isu Penting dalam RUU Daerah Kepulauan
Untuk mendukung langkah tersebut, Prabowo meminta pemerintah daerah turut berperan aktif dalam mendorong kegiatan ekonomi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Prabowo Janjikan Aliran Dana ke Daerah Lebih Besar
Baca: Syahrul Aidi Fasilitasi Kerjasama Pemprov Riau dengan Jepang: Pendidikan, Tenaga Kerja dan Investasi
Dalam arahannya, Presiden juga meminta para gubernur dan bupati tidak khawatir mengenai penyaluran anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.
Ia menyampaikan bahwa dana yang mengalir ke kabupaten dan provinsi pada masa pemerintahannya akan lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.
Prabowo meyakini peningkatan dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat pembangunan daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Baca: Gus Kikin Resmi Pimpin PBNU 2026-2031, Terpilih Lewat Musyawarah AHWA
Namun, besaran tambahan dana dan mekanisme penyalurannya perlu dilihat berdasarkan kebijakan serta alokasi anggaran pemerintah yang ditetapkan secara resmi.
Kekayaan Alam Harus untuk Kemakmuran Rakyat
Baca: DPR Pertanyakan Alasan Eks Pejabat Pajak Hari Sih Advianto Ingin Jadi Hakim Agung
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi dari daerah, Prabowo menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, kekayaan nasional harus dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Ia menegaskan:
"Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita," tegasnya.
Baca: Monica Subastia Resmi Pimpin Nasyiatul Aisyiyah Periode 2026-2030
Prabowo menilai pengelolaan sumber daya alam yang optimal dapat memperkuat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan menjalankan program peningkatan kesejahteraan.
Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa kekayaan nasional dan pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.
Baca: APBN Dipastikan Biayai Sekolah Rakyat, Purbaya Tegaskan Dukungan Penuh Program Prabowo
Penekanan utama: Pernyataan Prabowo tersebut menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran penting keberhasilan pemerintahan. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan komitmen itu menjadi kebijakan yang efektif, pemerataan pembangunan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata. (SM)
