Yusril Bandingkan Surat Pengunduran Diri Gibran dengan Soeharto, Singgung Peristiwa 1998
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan adanya kemiripan antara pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, pada 1998.
Menurut Yusril, kesamaan tersebut terletak pada penggunaan pernyataan berhenti sebagai bentuk keputusan pribadi. Bahkan, Yusril mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyusun draf pernyataan berhenti Soeharto ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional pada 1998.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca: Mendagri dan Menkeu Pastikan Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra 2027 hingga 2028
Yusril menilai, pengunduran diri Gibran tidak membutuhkan persetujuan khusus dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebab, pernyataan berhenti yang disampaikan atas kemauan sendiri dinilai memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu. Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu. Ada kata-kata menyatakan berhenti," kata Yusril.
Baca: Abu Anak Krakatau Meluas, 6 Bandara Ditutup Termasuk Husein Sastranegara
Ia menjelaskan, setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, MPR dapat melanjutkan proses konstitusional untuk menangani kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Namun, Yusril menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengunduran diri Soeharto pada 1998 dengan pengunduran diri Gibran saat ini.
Perbedaan itu berkaitan dengan jabatan yang ditinggalkan. Ketika Soeharto berhenti sebagai presiden, Wakil Presiden BJ Habibie secara otomatis menggantikannya untuk melanjutkan kepemimpinan nasional.
Baca: Hendry Munief Dorong Hilirisasi Kopi, Nilai Tambah Harus Naik: Petani dan Pengusaha harus Untung
Sementara itu, apabila seorang wakil presiden berhenti dari jabatannya, tidak ada pejabat lain yang secara otomatis menggantikan posisi tersebut.
"Kalau Pak Harto itu presiden. Karena presiden berhenti, otomatis digantikan oleh wakil presiden. Sekarang ini yang berhenti wakil presiden. Kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan," ujarnya.
Baca: DPR Kawal Hak Pekerja PT Pos, Tagihan Rp158 Miliar Akhirnya Dibayarkan
MPR Berwenang Memilih Wakil Presiden Pengganti
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk memilih penggantinya.
Baca: Wabup Kampar Dorong PSEL Jadi Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
Presiden Prabowo Subianto nantinya mengajukan dua nama calon Wakil Presiden yang memenuhi persyaratan untuk dipilih oleh MPR.
Yusril juga menegaskan bahwa proses pemilihan tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh masyarakat maupun diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca: Rapat Pansus Daerah Kepulauan, Hendry Munief Soroti Pesisir Riau dan Dorong Anggaran Afirmatif
Pemilihan pengganti Wakil Presiden sepenuhnya menjadi kewenangan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, menurut penjelasan Yusril, persoalan pengunduran diri Gibran dan pengisian jabatan Wakil Presiden merupakan dua tahapan berbeda yang masing-masing memiliki mekanisme hukum tersendiri.
Penjelasan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa meskipun terdapat kemiripan format pernyataan berhenti antara Gibran dan Soeharto, mekanisme pergantian jabatan keduanya tidak dapat disamakan. (SM)
