6 Janji Suyudi Usai Jadi Kapolri: Rekayasa Perkara hingga No Viral No Justice
KANALSUMATERA.com - JAKARTA — Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (01/10/2026). Mengawali kepemimpinannya, Suyudi membawa sejumlah komitmen untuk membenahi internal Polri sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sebelumnya, DPR RI menyetujui Suyudi sebagai Kapolri dalam rapat paripurna setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.
Dalam pemaparannya, Suyudi menekankan pentingnya perubahan yang dimulai dari jajaran pimpinan dan diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.
Baca: Semobil dengan Teddy, Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Filipina
"Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan," ucap Suyudi.
Berikut enam komitmen utama Suyudi dalam mengawali tugas sebagai Kapolri:
Baca: Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Suyudi Turut Mendampingi
1. Tidak Ada Pembenaran untuk Rekayasa Perkara
Suyudi menegaskan anggota Polri tidak boleh menggunakan tekanan pekerjaan sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran hukum.
"Anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara yang melanggar hukum. Sebaliknya, tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi beking kegiatan ilegal, atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang," ujarnya.
Baca: MUI Desak Polri Klarifikasi Penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur’an Sukoharjo
Ia juga menyampaikan prinsip yang ingin diterapkan dalam kepemimpinannya.
"Semangat yang ingin saya hidupkan sederhana. Tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang," sebutnya.
Baca: Presiden Mesir Dikawal Pasukan Berkuda ke Istana, Prabowo Siapkan Pertemuan Bilateral
2. Semangat Hoegeng Menjadi Kompas Moral
Suyudi turut membawa nilai keteladanan mantan Kapolri Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso sebagai bagian dari arah pembenahan Polri.
"Spirit Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso menjadi kompas moral, kejujuran, kesederhanaan, keberanian menjadi integritas, menghindari konflik kepentingan, dan keteguhan menjalankan tugas," kata Suyudi.
Baca: Polemik Desil Memanas, Kemensos dan BPS Buka Data Bersama CELIOS
Menurutnya, nilai tersebut tidak cukup hanya menjadi teladan historis, tetapi harus diterapkan dalam sistem kepolisian.
"Spirit Hoegeng tidak boleh berhenti sebagai nostalgia. Nilainya harus menjadi sistem. Integritas masuk dalam promosi, pelayanan masuk dalam KPI, pengaduan menghasilkan koreksi, teknologi dapat diaudit, penyidikan kuat dalam bukti dan perlindungan hak," sebutnya.
Baca: 13 Pemohon Kembali Gugat Pilpres 2024 ke MK, Minta Gibran Didiskualifikasi
3. Rekrutmen Polri Tanpa Titipan
Pembenahan sumber daya manusia menjadi salah satu agenda yang disorot Suyudi. Ia menyatakan proses rekrutmen hingga pengembangan karier harus berlandaskan meritokrasi dan rekam integritas.
"Seluruh siklus SDM dibenahi, perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan, sampai purnatugas. meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar," katanya.
Baca: Puan Buka Suara soal Wacana Penggabungan BMKG dan Badan Geologi
Ia juga menegaskan tidak boleh ada praktik titipan, transaksi maupun sponsorship.
"Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship. Anggota berprestasi dilindungi dan diberi ruang karier. Pelanggaran ditindak secara proporsional dan konsisten," jelasnya.
Baca: Survei Poltracking: Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Turun Jadi 55,1 Persen
Selain SDM, Suyudi menyampaikan rencana penyederhanaan struktur organisasi agar lini pelayanan dan operasional kepolisian lebih kuat.
4. Menciptakan Ruang Publik yang Aman
Suyudi menyiapkan program kerja 100 hari pertama yang dibagi dalam tiga tahapan. Pada 30 hari awal, ia akan memetakan kondisi Polri, termasuk penerimaan laporan, perkembangan perkara, pengaduan, perlindungan kelompok rentan serta kesiapan Polres dan Polsek.
Baca: Usai Dapat Amnesti Prabowo, Gus Nur Gugat Negara Rp3,4 Miliar, Jokowi Terancam Digugat
"Hari pertama sampai 30 mengetahui keadaan sebenarnya, menetapkan komando perubahan, membangun baseline, memeriksa penerimaan laporan, respons 110, tunggakan atau perkembangan perkara, pengaduan, perlindungan kelompok rentan, kesiapan polres-polsek, serta memetakan kejahatan berdampak tinggi," kata Suyudi.
Tahap berikutnya digunakan untuk menguji perbaikan, sedangkan hari ke-61 hingga 100 diarahkan untuk melihat hasil sekaligus melakukan koreksi.
Baca: Mendagri Tito Larang Kepala Daerah Buka Lahan dengan Cara Membakar
"Hari 61 ke 100 memperlihatkan hasil dan mengoreksi kegagalan," ucapnya.
Program cepat yang disiapkan antara lain menciptakan ruang publik aman, pemberantasan narkoba, penanganan judi daring dan penipuan digital, serta peningkatan respons layanan kepolisian.
"Mulai dari ruang publik aman, pemberantasan dan pemulihan kawasan narkoba, bersih judi daring dan penipuan digital, 110 respons cepat dan SPKT ramah korban, perkara terlacak SP2HP pasti, bersih ke dalam, polres kuat, polsek tangguh," katanya.
Baca: Kemhan Jelaskan Alasan Logo Kementerian Terpasang di Kapal J7 Explorer Milik Haji Isam
5. Laporan Masyarakat Tak Perlu Menunggu Viral
Fenomena no viral no justice juga menjadi perhatian Suyudi. Ia ingin laporan masyarakat diproses berdasarkan hukum tanpa harus menunggu kasus tersebut ramai di media sosial.
Baca: Jawa Tengah Berpeluang Raup Insentif Fiskal Usai Dijajaki Jadi Mitra Strategis IKN
"Bagi korban, laporan polisi adalah harapan bahwa negara hadir. Pelapor berhak mengetahui perkembangan perkaranya tanpa harus mencari akses informal baru," ujarnya.
Suyudi mengatakan pola penanganan perkara perlu diarahkan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai laporan yang disampaikan.
"Masyarakat harus didengar, dihormati, memperoleh penjelasan, dan melihat aturan diterapkan secara konsisten," katanya.
Baca: Dana Transfer Daerah Berpeluang Ditambah, Pemerintah Siapkan Solusi Pembayaran Gaji PPPK
Ia kemudian menegaskan perubahan pola tersebut.
"Logika yang harus diubah, bukan 'lapor, menunggu, viral baru diperhatikan', tetapi 'lapor, diverifikasi, ditangani, diberi kabar perkembangan, diselesaikan sesuai dengan hukum'," sambung dia.
Baca: Kolaborasi Film Nasional Kian Menguat, Hendry Munief Dorong Eksplorasi Budaya Daerah
6. Polri Bersama Masyarakat
Suyudi juga menempatkan kedekatan dengan masyarakat sebagai bagian dari arah kepemimpinannya. Kritik dan keluhan publik disebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi institusi.
Dalam pandangannya, kewenangan kepolisian harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan akuntabilitas.
Baca: Gangguan Besar, Sebagian Pulau Sumatera Mati Lampu: Berikut Konfirmasi PLN WRKR
"Kewenangan yang kuat harus disertai pengawasan yang kuat. Polisi tidak kehilangan wibawa karena ramah; kewibawaan lahir dari komitmen hadir, integritas, pengendalian diri, dan ketegasan yang profesional," tuturnya.
Usai dilantik, Suyudi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh anggota Polri. Ia mengajak seluruh insan Bhayangkara bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Baca: Hendry Munief Apresiasi Kinerja Kementerian UMKM 2025, Penyaluran KUR Capai 94,4 Persen
"Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada seluruh insan Bhayangkara di mana pun berada, atas dukungannya selama ini," ujar Suyudi.
"Dan semoga kita semua dapat bergandengan tangan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara," sambungnya. (SM)
