Kapolda Jabar Dicopot Buntut Acara Rizieq Shihab di Bogor, Ridwan Kamil Maklum
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, menghormati keputusan institusi Polri yang mencopot Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi dari jabatan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, sebagai buntut acara Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang dihadiri ribuan masa di Mega Mendung, Kabupaten Bogor pada Jumat, 13 Oktober 2020, malam.
“Kita harus menghormati pertimbangan institusi masing-masing. Saya tidak bisa memberikan penilaian. Saya kira itu sesuai dengan situasi yang terjadi di hari ini. Saya menghormati institusi kepolisian, maka dari itu kami hormati,” ucap dia, dalam konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Bandung, Selasa, 17 November 2020.
Ridwan Kamil mengaku mengenal baik Rudy.
“Beliau adalah orang baik. Beliau adalah pejuang Covid bersama kami. Bahkan dengan patriotismenya menjadi relawan vaksin bersama Pak Kajati, Pak Pangdam juga. Saya paham betul. Saya paham dari awal sampai akhir, tapi apapun itu kami bisa memahami dan mendoakan agar beliau mendapatkan kemudahan dalam urusan-urusan di jabatan baru. Dan tentunya tetap mengawal Jawa Barat melalui cara-cara yang baru,” ujar dia.
Ridwan Kamil mengatakan, pergantian pejabat Kapolda Jawa Barat tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja penanganan Covid-19 yang melibatkan institusi Polri.
Baca: PGRI Tegaskan Guru PPPK Tak Otomatis Jadi PNS, Seleksi 2027 Tetap Berlaku
“Kita bekerja itu bukan karena individu. Kalau saya sakit, saya gak ada, tim Satgas sudah solid. Artinya tim Satgas itu tidak boleh mengandalkan figur orang per orang karena kami ini membangun sistem dengan 5 prinsip proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, kolaboratif,” tuturnya.
Ridwan Kamil mengatakan, pejabat pengganti Kapolda Jabar yang baru diyakininya akan dengan mudah meneruskan sistem yang sudah dibangun dalam penanganan Covid-19. “Kami mengcaupakn selamat datang nanti pada Pak Kapolda baru, juga tidak usah khawatir, karena sistem sudah sedemikian fasih. Tinggal tadi yang kurang-kurang, diperbaiki terus, yang baik-baik, saya kira itu,” kata dia.
Ridwan Kamil membeberkan kronologis yang terjadi hari Jumat, 13 November 2020, malam di Mega Mendung, Kabupaten Bogor. “Saya sampaikan kronologis teknisnya,” ucap dia.
Ridwan Kamil mengatakan, gubernur seperit dirinya yang memimpin provinsi di luar DKI, berbeda dengan gubernur di ibukota.
“Pertama izin acaranya, itu diskresi boleh tidaknya, bukan di wilayah gubernur. Karena provinsi di Republik ini di luar Jakarta punya hierarki pemerintahan yang namanay bupati/walikota terpilih, kira-kira begitu. Maka setiap ada hal teknis, diskresinya ada di walikota dan bupati,” ucap dia.
Baca: HUT RI ke-81, Polri Kirim 44 Truk Bantuan untuk Korban Gempa Flores
Dia mencontohkan kebijakan soal pembukaan bioskop. Pemerintah provinsi memberiakn panduan pelarangan pembukaan bioskop di masa pandemi Covid-19, tapi sejumlah bupati/walikota di daerah mengizinkan.
“Contoh, kami melarang bioskop buka, tapi ada walikota yang mengatakan dengan pertimbangan hitungan teknis lokal, minta dibuka. Itu dinamika-dinamika yang tidak saya besar-besarkan,t api sebagai contoh. Ada panduan dari provinsi, ada Peraturan Gubernur, tapi menerjemahkannya itu adalah diskresi walikota/bupati,” terang Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan, begitu yang terjadi di Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Izin acaranya merupakan kewenangan bupati Bogor.
“Bupati Bogor sudah melakukan hal yang benar, yaitu tidak memberikan izin kepada acara tersebut. Jadi tidak ada perizinan, bahkan aparat melalui Kodim sudah melobi malam harinya untuk menghimbau agar acara dibatasi sesuai protokol kesehatan. Jadi kerja-kerja edukasi, persuasif itu sudah dilakukan,” kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan, yang terjadi besoknya, pada Jumat, 13 November 2020, tidak bisa dikendalikan. “Karena suasana, terjadi euforia. Euforia seperti demonstrasi yang kadang-kadang jumlahnya keburu membesar,” kata dia.
Baca: Guru Bersertifikat Terancam Gagal Terima TPG, Status Dapodik Berubah Jadi Tendik
Ada dua pilihan yang bisa dilakukan. “Menegakkan secara represif, atau melakukan pendekatan humanis, mengawal, memantau jangan sampai ada hal-hal yang merugikan secara publik. Nah di lapangan itu dengan kondisi masa yang sudah membesar, seperti demonstrasi juga, maka kepolisian, aparat mengambil keputusan humanis yaitu menghimbau sambil mengawal,” tutup Ridwan Kamil.
sumber: tempo.co
