Komisi VIII DPR Panggil Kepala BNPB Pekan Depan, Soroti Ancaman Banjir Besar di Aceh dan Sumatera
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Komisi VIII DPR RI berencana memanggil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi, pada pekan depan. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan terkait kesiapan pemerintah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, terutama banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera, Jumat (20/11/2026).
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan pihaknya ingin mengetahui secara langsung langkah konkret BNPB dalam mengantisipasi potensi bencana serta memastikan keselamatan masyarakat di daerah rawan banjir.
"Kita sudah mengingatkan dan minggu depan baru punya waktu kita untuk memanggil Kepala BNPB yang baru," kata Marwan kepada wartawan.
Baca: Putusan MK dan MA Picu Gejolak Politik, Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo
Menurut Marwan, BNPB perlu segera memperkuat langkah penanggulangan bencana dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Ia menilai penanganan tidak cukup hanya mengandalkan perencanaan, tetapi harus disertai tindakan nyata di lapangan, khususnya ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman banjir tahun ini berpotensi lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi aliran sungai yang mengalami perubahan dinilai dapat memperburuk risiko genangan meskipun hujan tidak turun dalam intensitas tinggi.
Baca: Kapolda Metro Jaya Dorong Literasi AI Sejak Dini, Sekolah Diminta Siapkan Generasi Melek Teknologi
"Kalau potensi apakah terjadi seperti tahun-tahun lalu, sepertinya iya bahkan bisa lebih dahsyat karena aliran sungai sudah tidak ada. Jadi hujan kecil saja sudah akan banjir, karena posisi sungai itu DAS-nya itu sudah lebih tinggi dari rumah, karena itu jangan menjadi konyol. Sudah pernah terjadi dan bahkan posisi sungainya sudah enggak ada, masih mau memakan korban yang banyak. Itu tidak tahu urusan kalau sudah begitu," ujarnya.
Marwan menegaskan pemerintah, terutama BNPB, harus segera melakukan pembenahan agar dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
"Karena itu kami meminta, saya meminta bahwa pemerintah terutama BNPB untuk segera berbenah. Berbenah dalam kaitan menyelamatkan ini, menyelamatkan warga. Karena kalau disebutkan menyelamatkan supaya tidak terjadi banjir, sepertinya sulit menghindari. Karena penyebabnya tadi itu aliran sungainya sudah tidak ada," sambung dia.
Baca: Prabowo Undang Jokowi ke Kertanegara, Ajudan Ungkap Pertemuan Dua Jam
Banjir Mulai Melanda Sejumlah Wilayah Sumatera
Marwan mengungkapkan, Komisi VIII DPR telah menerima laporan mengenai banjir yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Tapanuli, Sumatera Barat, dan Aceh.
Baca: Menag Bidik Dana Sosial Keagamaan Rp1.000 Triliun, Ini Sumber Potensinya
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bencana sudah terjadi ketika musim penghujan belum mencapai puncaknya.
"Ini belum dalam posisi puncak dari musim penghujan. Baru awal sudah seperti itu dahsyatnya," kata dia.
Karena itu, pembahasan bersama BNPB nantinya tidak hanya menyangkut kondisi banjir di Aceh dan Sumatera. Komisi VIII juga ingin mendapatkan gambaran kesiapan pemerintah menghadapi musim hujan yang telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.
Baca: Hendry Munief Dorong Hilirisasi Kopi, Nilai Tambah Harus Naik: Petani dan Pengusaha harus Untung
"Pada dasarnya memang wilayah kita ini sudah menghadapi penghujan semua. karena itu, kita ingin mendengarkan langkah-langkah yang akan diambil oleh BNPB dalam kaitan menyelamatkan warga," ungkapnya.
DPR Minta Mitigasi Bencana Lebih Terencana
Baca: Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla, Riau Jadi Wilayah dengan Kasus Terbanyak
Selain penanganan darurat, Komisi VIII DPR juga menyoroti pentingnya penguatan mitigasi bencana jangka panjang. Pemerintah dinilai perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperkirakan waktu dan wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan risiko bencana.
Menurut Marwan, informasi mengenai potensi bencana seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi, termasuk perlindungan dan penyelamatan masyarakat sebelum bencana terjadi.
"Yang mau kita tanya jelas, ini potensinya akan banjir. Masyarakat ada di mana? kira-kira begitu. Kan apanya, teknologinya sudah sampai. Teknologinya sudah dapat memperhitungkan kira-kira di puncak-puncaknya itu di bulan berapa," tuturnya.
Baca: Prabowo Hadir di Monas, Karnaval HUT ke-81 RI Resmi Dimulai
Ia berharap pemerintah tidak membiarkan masyarakat menghadapi ancaman bencana tanpa informasi dan persiapan yang memadai.
"Kalau masih membiarkan masyarakat meraba sendiri, ya itu cukup memprihatinkan buat kita. Nah, itu yang mau kita tanya dalam waktu-waktu segera mungkin bisa kita tanya," imbuh dia.
Baca: Kemhan Jelaskan Alasan Logo Kementerian Terpasang di Kapal J7 Explorer Milik Haji Isam
Sementara itu, banjir kembali merendam sejumlah kawasan di Aceh, termasuk Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Selatan. Ribuan warga dilaporkan terdampak akibat meluasnya genangan air.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir di Kabupaten Aceh Singkil mulai terjadi sejak Jumat (13/11/2026), setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras. Banjir kemudian meluas ke sejumlah desa di lima kecamatan.
Kepala BPBA, Bahron Bakti, menyampaikan bahwa hingga Kamis (19/11/2026), masih terdapat desa yang belum terbebas dari genangan banjir.
Baca: Bakom dan Kemendagri Selidiki Viral Makalah Usulan MBG Raih Nobel Perdamaian 2026
"Kondisi terakhir hari ini di Kecamatan Singkil 10 desa airnya belum surut dan tiga desa banjir berangsur surut," kata Bahron Bakti dalam keterangannya.
Pemanggilan Kepala BNPB oleh Komisi VIII DPR diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi, sekaligus memperkuat upaya perlindungan masyarakat di wilayah rawan bencana. (SM)
