RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Penantian 18 Tahun

Kanama
Kamis, 19 November 2026 10:39:12

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap penting setelah seluruh fraksi di DPR RI menyepakati agar regulasi tersebut dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, menyambut positif perkembangan pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, regulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana telah lama dinantikan masyarakat Indonesia.

Nasir menegaskan, persetujuan PKS terhadap RUU tersebut merupakan bagian dari komitmen kelembagaan untuk menghadirkan instrumen hukum yang dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.

Baca: MUI Desak Polri Klarifikasi Penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur’an Sukoharjo

"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Nasir.

Ia menjelaskan, komitmen yang telah dibangun DPR harus diwujudkan melalui penyelesaian tahapan legislasi. Dengan begitu, regulasi yang telah lama diperjuangkan tersebut tidak kembali mengalami penundaan.

Baca: Prabowo Jamu El-Sisi di Istana Negara, Hubungan Historis Indonesia-Mesir Jadi Sorotan

"Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional," ujar Nasir.

Nasir berharap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat sistem penegakan hukum, khususnya terkait pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana.

"Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat," sambungnya.

Baca: Peringati Hari Ozon Sedunia, Lampu Sejumlah Jalan dan Ikon Jakarta Dipadamkan

PKS Apresiasi Keterlibatan Berbagai Elemen

Dalam kesempatan tersebut, Nasir juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Baca: Gaji Hakim Naik, Mahkamah Agung Ajukan Tambahan Anggaran Rp7,92 Triliun

Sejumlah pihak yang mendapat apresiasi di antaranya para pakar, akademisi, mahasiswa, pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, hingga insan pers yang turut mengawal perkembangan regulasi tersebut.

Ia menilai keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penyusunan undang-undang agar menghasilkan aturan yang dapat menjawab kebutuhan penegakan hukum.

"Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini," ucapnya.

Baca: Gempa M 7,7 Guncang NTT, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami untuk 3 Provinsi

Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Dibawa ke Paripurna

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026).

Baca: Putusan MK Tegaskan MBG Tetap Konstitusional, Pemerintah dan DPR Diminta Segera Pisahkan Anggaran

Rapat berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dengan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna terdekat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut ke tahap berikutnya.

Baca: Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Program MBG Capai Rp10,5 Triliun per Tahun

"Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Baca: Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes Mulai September, Pemerintah Diminta Jangan Persulit Warga

Persetujuan seluruh fraksi tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset di Indonesia.

Meski demikian, pengesahan menjadi undang-undang tetap menunggu keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya, sekaligus mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. (SM)



Terkait
Purbaya Akui Merasa Berdosa Pangkas Dana Bagi Hasil untuk Daerah
Purbaya Akui Merasa Berdosa Pangkas Dana Bagi Hasil untuk Daerah
Dorong Pendidikan Vokasi, Hendry Munief Minta Pemerinta
Pelunasan Biaya Haji Tahap Kedua Diperpanjang Hingga Ak
Prabowo Rptimis Target 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG T
Lainnya
Hendry Munief Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi dan Evaluasi Serius KUR KIPK Industri
Hendry Munief Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi dan Evaluasi Serius KUR KIPK Industri
Diskominfotiksan Dukung Recovery Hosting Aplikasi di MP
Cara Polisi Gerebek Aksi Cyber Fraud WNA China di Batam
29 Nelayan Aceh Ditahan di Luar Negeri
Nasional
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Penantian 18 Tahun
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Penantian 18 Tahun
Gus Alex Ungkap Tambahan 20 Ribu Kuota Haji Disebut Kom
Dasco Fasilitasi Aspirasi Buruh, 64 Pekerja Krakatau St
Pendidikan
MAN 1 Pekanbaru Resmi Masuk Madrasah Program Unggulan Nasional, SNMB 2027/2028 Dibuka
MAN 1 Pekanbaru Resmi Masuk Madrasah Program Unggulan Nasional, SNMB 2027/2028 Dibuka
Hendry Munief Apresiasi Smansa Festival ke-3, Dorong Se
Agrinas Palma Edukasi Ratusan Siswa SMK Riau, Batik Saw
Daerah
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
Bupati Kampar Pastikan Bara Karhutla di Rimbo Panjang B
Hadirkan Koh Dennis Lim, Jambore BKPRMI Riau 2026 Usung
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Entertainment
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Ind
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini