RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Penantian 18 Tahun
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap penting setelah seluruh fraksi di DPR RI menyepakati agar regulasi tersebut dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, menyambut positif perkembangan pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, regulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana telah lama dinantikan masyarakat Indonesia.
Nasir menegaskan, persetujuan PKS terhadap RUU tersebut merupakan bagian dari komitmen kelembagaan untuk menghadirkan instrumen hukum yang dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.
Baca: MUI Desak Polri Klarifikasi Penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur’an Sukoharjo
"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Nasir.
Ia menjelaskan, komitmen yang telah dibangun DPR harus diwujudkan melalui penyelesaian tahapan legislasi. Dengan begitu, regulasi yang telah lama diperjuangkan tersebut tidak kembali mengalami penundaan.
Baca: Prabowo Jamu El-Sisi di Istana Negara, Hubungan Historis Indonesia-Mesir Jadi Sorotan
"Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional," ujar Nasir.
Nasir berharap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat sistem penegakan hukum, khususnya terkait pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana.
"Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat," sambungnya.
Baca: Peringati Hari Ozon Sedunia, Lampu Sejumlah Jalan dan Ikon Jakarta Dipadamkan
PKS Apresiasi Keterlibatan Berbagai Elemen
Dalam kesempatan tersebut, Nasir juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
Baca: Gaji Hakim Naik, Mahkamah Agung Ajukan Tambahan Anggaran Rp7,92 Triliun
Sejumlah pihak yang mendapat apresiasi di antaranya para pakar, akademisi, mahasiswa, pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, hingga insan pers yang turut mengawal perkembangan regulasi tersebut.
Ia menilai keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penyusunan undang-undang agar menghasilkan aturan yang dapat menjawab kebutuhan penegakan hukum.
"Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini," ucapnya.
Baca: Gempa M 7,7 Guncang NTT, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami untuk 3 Provinsi
Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Dibawa ke Paripurna
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026).
Baca: Putusan MK Tegaskan MBG Tetap Konstitusional, Pemerintah dan DPR Diminta Segera Pisahkan Anggaran
Rapat berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dengan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna terdekat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut ke tahap berikutnya.
Baca: Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Program MBG Capai Rp10,5 Triliun per Tahun
"Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Baca: Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes Mulai September, Pemerintah Diminta Jangan Persulit Warga
Persetujuan seluruh fraksi tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset di Indonesia.
Meski demikian, pengesahan menjadi undang-undang tetap menunggu keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.
Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya, sekaligus mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. (SM)
