Bakom dan Kemendagri Selidiki Viral Makalah Usulan MBG Raih Nobel Perdamaian 2026

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Pemerintah mulai melakukan penelusuran terhadap beredarnya makalah yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat penerima Nobel Perdamaian 2026. Investigasi dilakukan setelah dokumen tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan turut menyeret nama sejumlah lembaga pemerintah. Rabu (05/08/2026).

Makalah yang berjudul "Program Makan Gratis Hadiah Nobel Perdamaian 2026 oleh Badan Gizi Nasional Membangun Bisnis Cerdas untuk Industri Keamanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" diketahui sempat diunggah pada laman papers.ssrn.com dan kemudian menjadi sorotan publik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari, membenarkan bahwa pemerintah saat ini sedang menelusuri asal-usul serta proses penyusunan dokumen tersebut.

Baca: Karyawan Akui Pinjamkan KTP dan ATM demi Uang, Sidang Korupsi Klaim BPJS Ungkap Modus Baru

“Lagi investigasi,” kata Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga melakukan klarifikasi internal lantaran nama institusinya ikut disebut dalam dokumen yang beredar.

Baca: Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Penguatan Antikorupsi Dinilai Harus Jadi Agenda Utama

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan pihaknya sedang memastikan keaslian surat bernomor ND/KIE/001/I/2026 yang viral di media sosial dan dikaitkan dengan makalah tersebut.

“Ya itu kan tidak hanya dari kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi di klarifikasi, apakah itu memang kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari kemendagri atau apa kita pastikan dulu,” ujar Benni.

Selain memverifikasi dokumen, Kemendagri juga melakukan koordinasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Langkah itu dilakukan setelah muncul nama seorang pegawai yang dikaitkan sebagai bagian dari penyusunan makalah tersebut.

Baca: Tunjangan Profesi Guru Kemenag Melonjak 700 Persen, Menag Sebut Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Menurut Benni, hasil komunikasi dengan pihak IPDN memastikan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki keterlibatan dalam penyusunan dokumen yang dimaksud.

"Saya sudah klarifikasi ke IPDN. Itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon Pak Rektor itu bukan dari IPDN," katanya.

Baca: Pelatihan Kopdes Merah Putih Disorot, Kemhan Tegaskan Peserta Bukan Digaji Rp10 Juta

Ia menambahkan, proses klarifikasi juga dilakukan terhadap seorang staf di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) yang namanya tercantum dalam makalah.

"Tapi memang ada staf yang bernama Ashar itu di Dirjen Polpum. Nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal Pak Akmal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi. Saya belum bisa update," imbuhnya.

Makalah yang mengaitkan Program Makan Bergizi Gratis dengan usulan Nobel Perdamaian 2026 sebelumnya menjadi viral setelah sejumlah akun media sosial membagikan cuplikan isi dokumen tersebut.

Baca: Usai Pesan MenPAN-RB, Kepala BKN Ajak 6,7 Juta ASN Terus Mengabdi untuk Negeri

Salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan berasal dari akun X @Txtdariugm yang menampilkan potongan makalah beserta narasi mengenai usulan MBG sebagai kandidat Nobel Perdamaian.

Hingga kini, pemerintah masih menunggu hasil investigasi dan klarifikasi internal untuk memastikan keaslian dokumen, keterlibatan pihak-pihak yang namanya dicantumkan, serta validitas informasi yang beredar di ruang publik. (SM)