Bakom dan Kemendagri Selidiki Viral Makalah Usulan MBG Raih Nobel Perdamaian 2026
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Pemerintah mulai melakukan penelusuran terhadap beredarnya makalah yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat penerima Nobel Perdamaian 2026. Investigasi dilakukan setelah dokumen tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan turut menyeret nama sejumlah lembaga pemerintah. Rabu (05/08/2026).
Makalah yang berjudul "Program Makan Gratis Hadiah Nobel Perdamaian 2026 oleh Badan Gizi Nasional Membangun Bisnis Cerdas untuk Industri Keamanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" diketahui sempat diunggah pada laman papers.ssrn.com dan kemudian menjadi sorotan publik.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari, membenarkan bahwa pemerintah saat ini sedang menelusuri asal-usul serta proses penyusunan dokumen tersebut.
Baca: BMKG Peringatkan 15 Wilayah Berpotensi Hujan Lebat, Riau Wajib Waspada
“Lagi investigasi,” kata Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga melakukan klarifikasi internal lantaran nama institusinya ikut disebut dalam dokumen yang beredar.
Baca: DPR Ketok Palu UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Buruh Sambut Kemenangan Bersejarah
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan pihaknya sedang memastikan keaslian surat bernomor ND/KIE/001/I/2026 yang viral di media sosial dan dikaitkan dengan makalah tersebut.
“Ya itu kan tidak hanya dari kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi di klarifikasi, apakah itu memang kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari kemendagri atau apa kita pastikan dulu,” ujar Benni.
Selain memverifikasi dokumen, Kemendagri juga melakukan koordinasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Langkah itu dilakukan setelah muncul nama seorang pegawai yang dikaitkan sebagai bagian dari penyusunan makalah tersebut.
Baca: Sidang Praperadilan MBG, Kejagung Beber Dugaan Korupsi Picu Pemborosan Rp10,5 Triliun per Tahun
Menurut Benni, hasil komunikasi dengan pihak IPDN memastikan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki keterlibatan dalam penyusunan dokumen yang dimaksud.
"Saya sudah klarifikasi ke IPDN. Itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon Pak Rektor itu bukan dari IPDN," katanya.
Baca: Komisi III DPR Jemput Aspirasi Daerah, Matangkan RUU Perampasan Aset Berkeadilan
Ia menambahkan, proses klarifikasi juga dilakukan terhadap seorang staf di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) yang namanya tercantum dalam makalah.
"Tapi memang ada staf yang bernama Ashar itu di Dirjen Polpum. Nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal Pak Akmal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi. Saya belum bisa update," imbuhnya.
Makalah yang mengaitkan Program Makan Bergizi Gratis dengan usulan Nobel Perdamaian 2026 sebelumnya menjadi viral setelah sejumlah akun media sosial membagikan cuplikan isi dokumen tersebut.
Baca: Nanik S Deyang Bocorkan Penggantinya di BGN, Sudaryono Disebut Siap Pimpin Program MBG
Salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan berasal dari akun X @Txtdariugm yang menampilkan potongan makalah beserta narasi mengenai usulan MBG sebagai kandidat Nobel Perdamaian.
Hingga kini, pemerintah masih menunggu hasil investigasi dan klarifikasi internal untuk memastikan keaslian dokumen, keterlibatan pihak-pihak yang namanya dicantumkan, serta validitas informasi yang beredar di ruang publik. (SM)
