Komisi Kesehatan DPR Minta Perbaikan soal Karantina WNI dari Luar Negeri

Mawardi Tombang
Senin, 25 Januari 2021 13:42:54

KANALSUMATERA.com - Jakarta- Anggota Komisi Kesehatan DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah memperbaiki tata laksana teknis karantina bagi WNI pelaku perjalanan dari luar negeri. Menurut Mufida, fakta di lapangan memperlihatkan pemberian fasilitas karantina dan tes usap PCR gratis yang baru tiba di Bandara Soekarno Hatta masih belum tepat.

Mufida mengatakan perlu ada dua kali tes PCR dalam rentang 4 sampai 5 hari sampai dengan keluarnya surat izin pulang ke rumah bagi WNI yang baru melakukan perjalanan ke luar negeri. Oleh karena itu, ia meminta agar fasilitas karantina dan tes usap gratis diberikan kepada mereka.

"Sudah ada dalam Keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 No 6 Tahun 2001 siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas karantina gratis yakni Pekerja Migran Indonesia, pelajar atau WNI yang secara ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Mampu (SPTM)," ucap Mufida dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Januari 2021.

Politikus PKS itu mengatakan telah mendatangi tempat karantina mandiri bagi WNI di wilayah Tangerang, Banten. Menurut dia banyak WNI yang langsung diberikan formulir STPM untuk diisi dan ditandatangani.

Baca: Prabowo Reshuffle Kabinet, Bahlil hingga Listyo Sigit Dapat Jabatan Strategis Baru


“Kenapa tidak sejak awal disampaikan secara terbuka tentang isi kebijakan tersebut? Ini aneh. Tiba-tiba penumpang diminta tanda tangan pernyataan tidak mampu. Kami menerima informasi ini dan langsung konfirmasi ke lapangan," ujar dia.

Dia mengatakan temuan tersebut menunjukkan tidak tepatnya penggunaan dana untuk karantina dan tidak adilnya implementasi kebijakan. Sebab, bila semua penumpang diberikan STPM berarti semua WNI yang pulang ke tanah air dianggap tidak mampu dan diberikan subsidi biaya karantina mandiri.

Dia mengatakan temuan lain di lapangan memperlihatkan keanehan PCR yang harus dilakukan sebanyak dua kali pada penumpang yang menjalani karantina. Saat sebelum terbang ke Indonesia, penumpang WNI sudah melakukan tes PCR sebagai syarat naik pesawat. Setiba di bandara, harus tes PCR lagi di lokasi karantina. Selang tiga hari, sebelum pulang ke rumah, harus PCR lagi.

"Bagaimana mungkin seseorang, harus menjalani tiga kali PCR dalam hitungan sepekan, sangat tidak logis dan menurut saya berpotensi iritasi pada hidung. Belum lagi aspek psikologi dan biaya yang harus ditanggung oleh APBN maupun pribadi penumpang. Ini sangat aneh. Harus diperbaiki kebijakan ini," tutur dia.

Baca: BMKG Rilis Peringatan Dini 21 September, Hujan Lebat Mengintai Sejumlah Wilayah

Mufida juga meminta agar koordinasi antar instansi benar-benar diperbaiki. Ia sudah mengingatkan pada berbagai kesempatan tentang terlalu banyaknya stakeholder dan kuatnya ego sektoral dalam mitigas pandemi Covid-19.

"Ini sudah disampaikan berkali-kali. Persoalan birokrasi kita adalah tidak efisien dalam manajemen kerja dan penggunaan anggaran sehingga sering terjadi saling lempar tanggung jawab,” ujar dia.

Baca: Korban KMP Mutiara Sentosa II Bertambah Jadi 238 Orang, Basarnas Masih Lanjutkan Operasi Pencarian

Sumber: tempo.co



Terkait
DPR Dukung Aturan SPPG Beli Pangan Sesuai HAP demi Lindungi Petani
DPR Dukung Aturan SPPG Beli Pangan Sesuai HAP demi Lindungi Petani
Hendry Munief : SNI Bukan Sekedar Sertifikasi, Melainka
DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawa
Dari Festival Aspirasi BAM DPR RI, Revitalisasi Infrast
Lainnya
Antisipasi Banjir di Bangkinang, Bupati Kampar Tinjau Drainase dan Jalan Muara Uwai
Antisipasi Banjir di Bangkinang, Bupati Kampar Tinjau Drainase dan Jalan Muara Uwai
Sosek Malindo Kembali Diaktifkan, Kedua Negara Berkomit
Tiga Amanat Kapolri Idham Azis di Upacara Sertijab 8 Ka
STIKES Yarsi Sumbar Terapkan One Day Service untuk Pene
Kriminal
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Dua Pelaku Penganiayaan Satpol PP Pekanbaru Ditangkap P
Buronan Pembakaran Warung Mi Babi Ditangkap, Pengurus P
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Daerah
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
Bupati Kampar Pastikan Bara Karhutla di Rimbo Panjang B
Hadirkan Koh Dennis Lim, Jambore BKPRMI Riau 2026 Usung
Nasional
Ma'ruf Amin Mundur dari Ketua Wantim MUI, 3 Kandidat Pengganti Muncul
Ma'ruf Amin Mundur dari Ketua Wantim MUI, 3 Kandidat Pengganti Muncul
Komisi VIII DPR Panggil Kepala BNPB Pekan Depan, Soroti
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Penantia
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Entertainment
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Ind
Leisure
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningk
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar